Ipemi Jatim Minta Pemerintah Pangkas Biaya Izin terkait UKM
Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Jatim mendesak pemerintah untuk memangkas biaya-biaya izin terkait UKM. Karena biaya-biaya tersebut dinilai sangat memberatkan pelaku UKM saat pandemi Covid-19 ini.
Ketua Ipemi PW Jatim, Miming Merina mengatakan, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk meringankan beban UKM saat pandemi ini. Dampak pandemi ini banyak UKM yang gulung tikar.
"Musibah akibat Covid-19 ini benar-benar sangat terasa, terutama pada teman-teman UKM. Kami ingin pemerintah menambah modal usaha. Selain itu, juga memangkas biaya-biaya izin, seperti induk berusaha, PIRT, BPOM, dan sertifikasi halal," kata Miming saat ditemui usai pelaksanaan Muswil Ipemi Jatim yang digelar di Hotel Neo+ Waru, Sidoarjo, Sabtu, 27 November 2021.
Saat ini, ungkap Miming, banyak pelaku UKM tidak mampu mendapatkan legalitas dalam menjalankan usahanya karena terbentur biaya. Untuk itu, hal ini perlu didukung pemerintah agar UKM tetap berjalan.
Miming yang kembali terpilih memimpin Ipemi PW Jatim untuk periode kedua 2021-2026 mengatakan, tetap fokus pada upaya pemberdayaan perempuan kreatif.
"Kami ingin para anggota bisa menjual produk karya mereka sehingga menghasilkan keuntungan untuk menambah pendapatan, minimal bagi dirinya sendiri, dan juga penghasilan keluarga," ujar Miming.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan melakukan langkah nyata mempertemukan anggota dari berbagai kota sehingga bisa saling menopang kegiatan usaha masing-masing.
"Misalnya, pengusaha Mojokerto ketemu dengan yang di Lamongan. Mereka bisa saling sinergi berbagi untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga nilai profit akan dihasilkan," jelasnya.
Di samping itu, Miming juga menekankan bagi yang ingin menjadi Ipemi tidak harus memiliki usaha. Sebab, pihaknya juga melakukan pendampingan atau pelatihan bagi yang ingin membuka usaha.
"Bagi mereka yang belum pernah berbisnis atau belum punya ide bisnis akan didampingi dan dilatih sehingga punya produk. Tidak hanya itu. Anggota juga akan didorong untuk mempunyai legalitas sehingga bisa ekspor produk yang mereka miliki," pungkasnya.