Inisiasi Indonesia, 97 Negara Dukung Resolusi DK PBB

Sejarah mencatat keberhasilam diplomasi Indonesia di luar negeri. Indonesia telah menyelesaikan Presidensi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sepanjang Agustus 2020.

Presidensi kedua itu dijalankan Indonesia selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019 – 2020 dengan mengusung tema “Memajukan Perdamaian”.

Empat resolusi berhasil diadopsi dalam kepemimpinan Indonesia di DK PBB.

Salah satunya yaitu resolusi mengenai Women Peacekeeping Operation/PKO (Penjaga Perdamaian Perempuan), yang dirancang langsung oleh Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Resolusi DK PBB nomor 2538 tersebut disponsori oleh seluruh anggota PBB.

“Resolusi ini berhasil diadopsi secara konsensus pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagai Resolusi DK PBB nomor 2538. Resolusi ini disponsori oleh 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB,” ujar Retno Marsudi dalam keterangan pers diterima Ngopibareng.id, Jumat 4 September 2020.

Menurut Retno, melalui resolusi yang pertama kali diprakarsai sepanjang sejarah keanggotaannya di DK PBB itu, Indonesia secara khusus menyoroti peran pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian.

“Resolusi ini juga merupakan resolusi pertama DK PBB yang secara khusus membahas peran pasukan perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian,” tuturnya.

Sementara, tiga resolusi lainnya yang diadopsi selama presidensi Indonesia, diantaranya Resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL), Resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM) serta Resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali.

Meski, di sisi lain Retno menyebutkan sangat menyayangkan resolusi mengenai penanggulangan terorisme yang diusulkan Indonesia gagal disahkan.

“Satu resolusi usulan Indonesia mengenai penanggulangan terorisme juga telah mendapat dukungan 14 negara anggota DK PBB, namun tidak dapat disahkan karena veto oleh satu negara. Seluruh negara anggota DK PBB menyesalkan penggunaan veto terhadap resolusi tersebut,” terang Retno.

Meski demikian, Retno memastikan, Indonesia akan terus mendorong pendekatan komprehensif memerangi terorisme.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk terus mendorong DK PBB memajukan pendekatan komprehensif dalam memerangi terorisme,” pungkasnya.

Sementara, selama sebulan Presidensi di DK PBB, Indonesia telah melaksanakan 50 kegiatan yang diselenggarakan dalam format virtual maupun pertemuan secara langsung.

Termasuk, tiga signature events, di antaranya pertemuan mengenai keterkaitan antara terorisme dan kejahatan terorganisir pada 6 Agustus 2020, pertemuan mengenai keterkaitan antara bina damai dengan pandemi COVID-19 pada 12 Agustus 2020 dan pertemuan Arria Formula mengenai isu serangan siber terhadap infrastruktur vital pada 27 Agustus 2020, sebagai hasil kerja sama dengan ICRC yang dipimpin oleh Wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York.

Sebelumnya, Presidensi Indonesia dalam keanggotaan Tidak Tetap di DK PBB periode 2019 – 2020 diselenggarakan pada Mei 2019 dengan mengusung tema “Menabur Benih Perdamaian.