DPD PDIP Jatim, Beri Ancangan ‘Ongkos Politik’ yang Harus Dibayar

Fit and proper test DPD PDI Perjuangan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur akhirnya berakhir, setelah acara ini diselenggarakan selama dua hari. Acara ini dilaksanakan sejak Rabu 18 September 2019 hingga Kamis 19 September 2019 kemarin. Beberapa bakal calon kepala daerah yang mengikuti test, merasa puas.

Terutama bakal calon wali kota Surabaya, hampir semuanya menyatakan nothing to lose soal hasil akhirnya. Menurut mereka, program, visi misi, dan semua hal sudah mereka jelaskan kepada panelis. Sehingga, kini mereka hanya menunggu hasil yang akan diserahkan ke DPP PDI Perjuangan.

Dyah Katarina, istri mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan, dirinya tak terlalu terbebani dengan tes tersebut. Beberapa pertanyaan, dengan mudah ia jawab. Alasannya, ia merupakan kader dari PDI Perjuangan.

"So far so good ya. Karena saya juga PDI Perjuangan. Jadi tak terlalu bingung dalam menjawab terkait kepartaian. Untuk yang lain juga alhamdulliah lancar," katanya.

Selain Dyah, mantan Kadispen TNI AL, Untung Suropati malah sangat santai setelah keluar dari ruangan test. Tak ada raut mimik muka letih. Malah menurutnya, selama tes tak banyak membicarakan program miliknya.

Mereka malah membicarakan tentang kesehariannya, selama menjadi pengajar di Lemhanas Jakarta. Juga tentang karirnya selama di TNI AL, serta membahas mengenai Soekarno.

"Itu tadi malah tidak membicarakan program saya. Tetapi membicarakan bagaimana saya mengajar di Lemhanas. Selain itu mengenai AL, dan juga yang seru tadi waktu membahas Bung Karno," ungkapnya.

Berbeda Dyah dan Untung, Gunawan caleg PSI mengatakan, selama tes, para panelis lebih gamblang membicarakan mengenai teknis pemilihan wali kota dan kampanye. Bahkan sudah ada ancangan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar saksi.

Selain itu, para panelis juga menanyakan mengenai tiga pilar di pemerintahan, hingga hubungan antara wali kota dan partai yang mengusung, yakni PDI Perjuangan.

"Bincang mengenai tiga pilar, lalu kader dan partai itu harus bagaimana hubungannya. Lalu diskusi mengenai kesiapan dana karena memang ongkos politik itu mahal. Sudah kelihatan harus Rp 1,6 Miliar itu untuk saksi hari H dan penghitungan. Rinciannya sekitar Rp 200ribu per saksi," katanya.

Sama seperti Gunawan, keponakan Khofifah Indar Parawansa, Lia Istifhama, juga mengatakan hal itu. Selama tes, menurutnya, para panelis tidak membuat tegang, sehingga pembahasannya lebih santai dan enak. Mereka membahas mengenai Pilwali itu sendiri, kepartaian, dan dana kampanye.

"Bagus kok tadi. Bahas masalah pilwali, lalu tahapannya baik dari KPU maupun internal PDI Perjuangan. Setelah dari DPD nanti ke mana. Kemudian apa yang dipersiapkan, dana kampanye itu berapa, lalu mengenai tiga pilar, kepartaian," pungkasnya.