Ini Penyebab Kudeta Militer di Myanmar
Senin dini hari, 1 Februari 2021, Aung San Suu Kyi dan sejumlah pimpinan pemenang pemilu 8 November ditangkap oleh militer Myanmar, disusul pengumuman Jenderal Min Aung Hlaing memegang pemerintahan di Myanmar.
Kudeta militer yang muncul mengikuti konflik pasca pemilu, muncul di tengah transisi menuju pemerintahan demokratis di Myanmar.
Lantas apa penyebab kudeta militer yang dipimpin Min Aung Hlaing, berlangsung pada Senin, 1 Februari 2021?
Ambisi Jadi Presiden
Dilansir dari Al Jazeera, Melissa Coruch, Profesor di Fakultas Hukum Universita Noew South Wales di Sydney, Australia, menyebut jika salah satu penyebabnya adalah kekalahan Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP), partai yang didukung militer.
Kekalahan itu membuat ambisi Min Aung Hlaing menjadi presiden, semakin jauh dari kenyataan.
Dalam pemilu multi partai pertama itu, Partai NLD milik Aung San Suu Kyi mendapatkan 396 dari total 498 kursi di parlemen, sementara Partai USDP mendapatkan 33 kursi saja.
Kudeta menjadi satu-satunya cara bagi militer untuk mendapatkan keinginan mereka, dengan bertindak di luar hukum.
"Untuk mendapatkan kursi presiden, mereka harus bertindak di luar hukum. Dan di masa satu tahun ke depan, mereka akan menggelar pemilihan baru. Jika USDP sukses mendapatkan kursi mayoritas, bisa jadi Min Aung Hlaing bakal jadi presiden," kata Crouch.
Min Aung Hlaing dikenal sebagai sosok pimpinan Myanmar, di tahun 2011, ketika Myanmar menjalani transisi menuju kepemimpinan sipil, setelah 49 tahun militer berkuasa.
Ketika NLD menang di pemilu 2015, Min Aung Hlai mulai menempatkan dirinya sebagai kandidat presiden. Ia tak pensiun di tahun 2016. Ia juga memiliki halamn Facebook yang banyak memuat aktivitas jenderal dan kedekatannya dengan kelompok Budha.
Halaman Facebooknya juga menjadi corong informasi militer utama, selama razia militer di tahun 2017, yang berujung pembunuhan massal, perkosaan, dan kekerasan, serta mengungsinya 730 ribu penduduk Rohingya ke Bangladesh. Facebook lantas menutup dua akun milik jenderal tersebut.
Kepentingan Bisnis
Selain keinginan untuk menjadi presiden, kepentingan bisnis juga menjadi penyebab kudeta berlangsung.
Jenderal diketahui menggunakan kekuasaanya untuk memperkaya diri sendiri. Disebutkan, anak Min Aung Hlaing banyak mengambil keuntungan atas aksesnya kepada sumber daya negara.
Ming Aun Hlaing juga memiliki otoritas besar atas dua perusahaan besar Myanmar, Myanmar Economic Cooperation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), dengan banyak investasi di berbagai sektor.
Penyelidik dari PBB sebelumnya menyerukan agar pemimpin dunia mulai menerapkan sanksi pada dua perusahaan ini, lantaran keuntungannya digunakan untuk membiayai militer.
"Jika demokratisasi berkembang dan ada akuntabilitas untuk tindakan kriminalnya, ia dan keluarganya akan kehilangan aliran pendapatan," kata organisasi Keadilan untuk Myanmar.
Kepentingan Militer
Penyebab lain dipaparkan oleh Bridget Welsh, peneliti di Universitas Nottingham di Malaysia. Menurutnya, kemenangan NLD melalui pemilu akan menempatkan militer di posisi tawar yang lebih rendah.
Meski militer memiliki hak veto atas aturan yang dikeluarkan parlemen, "posisi mereka akan melemah ketika ada mayoritas yang lebih besar dalam masalah hukum", katanya. "Dan itu merupakan tantangan besar bagi posisi dan otoritas militer di Myanmar." (Alj)