Ingin Selesaikan Amanah, Risma Tolak Tawaran Jadi Menteri

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengaku menolak tawaran posisi menteri di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Alasannya, ia tak mau meninggalkan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat Surabaya sebagai Wali Kota.

"Kalau ada apa-apa di sini, dan aku ninggalin Surabaya, pasti aku nyesel, nyesel banget. Makanya aku di sini saja," kata Risma pada Rabu 23 Oktober 2019 di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya.

Karena menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah bagi Kota Surabaya yang belum ia selesaikan. Padahal, waktu jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya tinggal 2 tahun lagi.

"Aku mau jaga Surabaya. Tinggal satu tahun saja. Saya selesaikan jabatan saya," kata Risma.

Menurutnya, jika ia meninggalkan Surabaya, apabila ada yang tidak beres, maka 8 tahun perjuangannya untuk menata Surabaya akan sia-sia. Surabaya akan kembali harus ditata oleh penerus Risma.

"Sia-sia dong kalau dalam setahun ini ada apa-apa," lanjutnya.

Risma mengatakan, dirinya ingin memaksimalkan tugasnya menjelang akhir jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya yang akan berakhir pada 2021 mendatang.

Ia tak memungkiri, sebenarnya rugi jika menolak dan melewatkan tawaran menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin untuk lima tahun mendatang.

Namun di sisi lain, Risma mengaku masih ingin menuntaskan beberapa program dan pekerjaan di masa kepemimpinannya di Surabaya, sebelum akhirnya ia benar-benar purnatugas.

"Ya rugi sebenarnya. Kalau saya cuma untuk kepentingan pribadi, ya saya kepengen pergi. Tapi ini enggak, saya pikirin orang Surabaya, saya masih mau buat sesuatu untuk kota ini," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, nama Risma sempat masuk dalam calon menteri di Kabinet Jokowi. Ia bersanding dengan Azwar Anas sebagai calon menteri yang berasal dari kalangan Kepala Daerah.

Bahkan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto menyatakan bahwa Risma dan Anas cocok untuk membantu Jokowi. Terlebih keduanya memiliki track record yang baik selama memimpin daerahnya.

"Mereka masuk dalam radar dari kalangan kepala daerah. Kalau portofolio bagus, bukan tidak mungkin presiden pilih mereka," kata Hasto beberapa waktu lalu.