Inflasi Negara-Negara Maju, Tantangan bagi Kita

oleh: Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

SITUASI saat ini negara-negara maju sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi yang berdampak pada suku bunga yang naiknya bisa mencapai 500 basis poin atau 5 persen. Ini suatu biaya dari anggaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus menggunakan anggaran semakin hati-hati.

Masyarakat juga semakin kritis terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Sehingga pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana dampak pajak terhadap perekonomian.

Langkah-langkah untuk perbaikan termasuk dalam Kemenkeu masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kami mengajak, seluruh pengguna anggaran kementerian lembaga untuk bersama-sama terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Karena pengelolaan keuangan negara adalah tanggung jawab bersama bagi kita semua.

Kemenkeu siap bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan amanat rakyat melalui pengelolaan belanja negara yang baik. Menurut dia, seharusnya tiap kementerian belajar di sisa tahun 2023 untuk mengoptimalkan pelaksanaan agar APBN 2023 betul-betul bisa melindungi rakyat.

Dari berbagai guncangan guncangan yang terjadi, membangun ekonomi, dan memperkuat ekonomi agar mampu menciptakan kesempatan kerja. Mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan kemakmuran, dan terus memperbaiki Indonesia baik dari birokrasinya, pertahanan, keamanan, maupun dari sisi hukumnya.

Perbaikan Ekonomi Negara

Kami berharap di mana pun, kementerian, lembaga, maupun di daerah pasti memiliki peran luar biasa bagi perbaikan ekonomi negara dan rakyat Indonesia. Mari kita bersama terus mengawal pelaksanaan APBN 2023 dan kita berharap untuk 2024 yang sedang kita rancang bersama untuk juga bersama menjawab kebutuhan Indonesia untuk maju makmur dan adil.

Perekonomian Indonesia terus meningkat dan momentum pemulihannya tertap berlanjut. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2023 di atas 5 persen, dan pemerintah terus mempertahankan berturut-turut angka itu. Ini adalah sebuah prestasi dan merupakan hasil kerja bersama termasuk. Ini sesuatu yang patut kita syukuri, karena dunia menghadapi situasi yang makin tidak mudah. Pelemahan ekonomi di berbagai belahan dunia terlihat sangat nyata.

Jika melihat kualitas seperti indeks pembangunan manusia juga naik menjadi 72,9, angka pengangguran dan kemiskinan mulai menurun. Serta beberapa indikator penting yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo alias Jokowi seperti pemerataan gini koefisien dan stanting memang menunjukkan adanya perbaikan.

Jadi pertanyaannya kalau sudah baik, kenapa kita kumpul (di Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023)? Ya karena perbaikannya masih bisa di akselerasi.

Jadi, jika ada perbaikan mungkin masih pada tahap di mana ada ruang untuk terus diperbaiki lagi. Salah satu yang paling penting tentu adalah melalui kualitas belanja. Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN dirancang untuk lima area. (1) Penguatan kualitas sumber daya manusia; (2) pembangunan infrastruktur yang di akselerasi; (3) reformasi birokrasi dan regulasi; (4) merevitalisasi industri, dan (5) membangun ekonomi hijau.

Tujuan Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 digelar adalah agar kementerian dan lembaga bisa fokus untuk menggunakan anggaran belanja negara tahun ini yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. Untuk bisa terus meningkat kualitasnya di dalam rangka untuk transformasi ekonomi.

Presiden Joko Widodo berkali-kali menyampaikan agar bagaimana APBN bisa dan harus menjadi salah satu solusi bagi meningkatkan kemakmuran rakyat dan kualitas hidup masyarakat. Instrumen di dalam APBN yang penting adalah belanja negara meskipun tentu ada juga dari sisi penerimaan negara, juga dari sisi pembiayaan yang juga sangat penting.

Tahun Terakhir Jokowi

Kementerian Keuangan akan terus mendukung pengelolaan belanja negara berdasarkan prioritas Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Karena, tahun ini merupakan tahun terakhir kepemimpinan pemerintahan Jokowi sehingga menentukan banyak tujuan pembangunan yang berhasil dicapai.

Memang ada beberapa tantangan atau situasi yang tidak controllable, seperti terjadi pandemi Covid-19, perubahan geopolitik, dan perubahan iklim yang sangat menentukan. Namun, prioritas presiden harus tetap dilaksanakan oleh kabinet pemerintahan.

Menjadi suatu tantangan tidak hanya sekadar retorika tapi menjalankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), anggarannya. Di mana nanti salah satunya belanja negara yang penting.

Namun, sebetulnya para pimpinan kementerian lembaga ini juga sering menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang bisa menjadi penerimaan negara. Hal itu adalah salah satu kualitas dari pengelolaan kementerian lembaga melalui instrumen APBN apakah dari sisi belanja maupun penerimaan perlu untuk terus ditingkatkan.

Yang terpenting, level alokasinya yang sudah disepakati kabinet dijalankan konsisten. Karena sering kali ada celah yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah bekerja rutin setiap tahun, mengajukan, melaksanakan anggaran dengan prioritas, dan urgensi yang ditetapkan oleh presiden dan wakil presiden, bahkan ketetapan di dalam kabinet.

Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja. Dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Berbagai langkah sudah dilakukan mulai dari perencanaan penganggaran yang diharapkan semakin simple dan single entry. Sehingga kementerian lembaga tidak perlu berkali-kali mengisi dokumen anggaran mulai perencanaan penganggaran hingga nanti sampai dengan pelaporan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang sedang terjadi untuk belanja 2022. Sehingga, anggaran seefisien mungkin juga bisnis proses yang menjadi lebih mudah, serta fokus pada dampaknya.

Ini akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil tadi, dampaknya apa, hasilnya itu impact-nya apa kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju dan kuat. Hal itu, menjadi tantangan bagi Kemenkeu dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk bisa membuat sistem penganggaran yang semakin mudah tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi. Tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak.

*) Disampaikan Menkeu Sri Mulyani, dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang digelar hybrid pada Rabu, 17 Mei 2023.