Indonesia Sukses Jadi Negara Cakupan Universal Health Coverage Tercepat Dalam Satu Dekade
Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia dalam satu dekade. Sebab dalam satu dekade terakhir sebanyak 98,67 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyampaikan hal ini dalam kegiatan Media Workshop bertajuk ‘Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru’, Rabu, 25 September 2024. Menurutya, di negara lain, seperti Korea Selatan, membutuhkan waktu selama 12 tahun untuk mencapai UHC.
"Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan Program JKN, menurutnya, BPJS Kesehatan memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Pihaknya juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” terangnya.
Inovasi teknologi, menurutnya, menjadi kunci peningkatan layanan. Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi. Ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
Keberhasilan Program JKN ini, lanjutnya, menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN.Diantaranya Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Bahkan, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global.
“Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah,” bebernya.
Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Salah satunya melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal dan kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama mendukung kesinambungan Program JKN.
Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik. Seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan gencar mensosialisasikan skrining kesehatan secara dini.
“Dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terangnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun. Menyambut pemerintahan baru, Program JKN akan tetap menjadi prioritas. Diapun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Program JKN.
“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara," katanya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
"Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program," jelasnya.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Dia mengatakan BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
Dia menyatakan, melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru.
“Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujarnya.