Indonesia-Korea Berbagi Inovasi Teknologi Konstruksi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT) yang merupakan insititusi di bawah Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Tranportasi (MOLIT) Korea Selatan (Korsel) menyelenggarakan KICT Construction and Technology Fair 2019. Pameran tersebut merupakan salah satu sarana alih pengetahuan dan teknologi bidang konstruksi kepada negara yang menjadi tempat penyelenggaraan.
“Kerjasama Indonesia dan Korea sudah berlangsung lama dan terus meningkat terutama dalam pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun 2020-2024, sehingga dinilai membutuhkan teknologi konstruksi yang lebih efisien. Untuk itu kerja sama dengan negara lain termasuk Korea Selatan sangat diperlukan untuk berbagi teknologi terkini di bidang konstruksi.
"Untuk mengimbangi pesatnya pembangunan infrastruktur jasa konstruksi tentunya diperlukan kesiapan rantai pasok yang terdiri dari sumber pembiayaan, SDM yang berkompeten, kesiapan material dan teknologi. Metode teknologi konstruksi memegang peranan penting mengingat tuntutan semakin tinggi akan mutu infrastruktur yang dibangun dalam waktu relatif singkat," kata Syarif saat membuka KICT Construction and Technology Fair in Indonesia di Jakarta, Kamis 26 September 2019.
Syarif menyatakan sangat mengapresiasi atas ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah agenda tahunan KICT ke-5 dan berharap banyak manfaat yang akan didapatkan khususnya dengan tindak lanjut kerja sama Indonesia-Korea di bidang jasa konstruksi. "Terlebih lagi terkait rencana pembangunan Ibu Kota Baru yang akan menggunakan konsep Smart City, yang mengkombinasikan antara kawasan kota pemerintahan berbasis keberlanjutan dan teknologi serta memperhatikan efisiensi," ujarnya.
Dikatakan Syarif, pemerintah Indonesia dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) juga dapat berbagi pengalaman dengan Korea. Pemerintah Korsel telah memindahkan sebagian kantor pemerintahan ke Kota Sejong yang dibangun sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Di samping itu tempat tinggal warga kota juga didesain tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi.
"Tadi pihak Korea sudah menyatakan ketertarikannya untuk ikut berpartisipasi dalam pemindahan IKN. Saat ini mereka masih melihat potensi pada bidang apa yang bisa ikut terlibat, sekaligus mempelajari skema kerja sama yang cocok. Salah satu yang bisa kita pelajari dari Korea adalah kelebihan mereka dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pembangunan Kota," ujar Syarif.
Terakhir Syarif berharap lewat acara tersebut tidak hanya sebagai sarana untuk berbisnis antara badan usaha bidang konstruksi kedua negara, namun juga menjadi sarana perluasan jejaring kerja dan pengembangan kapasitas SDM sektor konstruksi. "Dan juga menjadi awal dari inovasi dan gagasan sebagai masukan bagi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur di Indonesia sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi," ujarnya.
Vice President KICT Kwon Sooahn menyatakan pada KICT Construction Technology Fair 2019 hadir sebanyak 15 badan usaha dari Korea yang bergerak pada sektor jasa konstruksi dengan berbagai spesialisasi yang dimiliki seperti ICT (lnformation and Communication Technology), Konstruksi Bangunan Gedung, Jembatan, Geoteknik, Jalan, Air Limbah, dan Sumber Daya Air. "Hari ini kami ingin mempertemukan teknologi kedua negara dan semoga dapat meningkatkan kerjasama dua negara yang selama ini telah terjalin," ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut Duta Besar Korea di Indonesia Kim Changbeom,Vice President KICT Kwon Sooahn, Director General National Agency for Administrative City Construction An Sungdae, Sekretaris Badan Litbang Kementerian PUPR Herry Vaza, Kepala Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Deded Permadi Sjamsudin, dan Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kementerian PUPR Kimron Manik.