Indonesia Butuh Dirjen Haji dan Zakat, Ini Alasannya

Pemerintah sudah harus mempertimbangkan keberadaan lembaga khusus untuk urusan zakat. Hal itu menjadi penting mengingat potensi keuangan tersebut kurang tergarap maksimal.

"Pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan keberadaan lembaga khusus untuk mengelola dana zakat" ujar Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa M. Si. M hum, dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Master C 19 di Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.

Sama seperti pengelolaan dana haji yang saat ini ditangani oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) maka lembaga zakat itu, nantinya bisa diarahkan untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi ummat.

"Bahkan jika perlu dibentuk menjadi satu kementerian tersendiri,"

Urgensi perlunya dibentuk lembaga yang akan mengelola dana ummat tersebut, karena bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan oleh pemerintah. Selain itu, jika dikelola oleh pemerintah, potensi keuangan yanh bisa digali akan jauh lebih besar daripada yang

Sudah terkumpul selama ini yang baru mencapai rp6 triliun/tahun. Sementara potensinya sendiri tidak kurang dari 217 trilun. Padahal dari total tersebut, semestinya bisa menjadi modal untuk menggerakkan eknomi syariah.

Berbicara dalam diskusi bertema Blueprint Ekonomi Syariah dalam Negara Kesejahteraan Pancasila di kawasan Menteng itu, mantan Ketua Umum PMII menyebutkan adanya sejimlah kendala dalam pemanfaatan zakat sebagai motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia.

Ekonomi syariah masih dianggap kurang seksi untuk menjadi daya tarik model kegiatan bisnis di Indonesia. Selain itu diversifikasi jenis usaha syariah di tanah air yang belum terlalu beragam.

"Ini membuat ekonomi syariah, khususnya yang berbasis dana zakat kurang berjalan sesuai harapan," lanjutnya.

Padahal jika pengelolaan dana zakat serta haji ditata dalam satu badan khusus, maka potensi itu bisa menjadi penggerak ekonomi umat.

Pada bagian lain, jika dana zakat diselaraskan dengan pajak, maka potensi ekonomi yang terkandung jauh lebih besar dari data yang disebutkan sebelumnya... "Karena mengacu kepada PDB Indonesia secara kesuluruhan" tutupnya.