Menteri PU Tinjau Rehabilitasi Daerah Irigasi Mrican di Nganjuk

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Ditjen Sumber Daya Air telah menuntaskan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Mrican di Kabupaten Nganjuk (Foto: Fendi Lesmana/ngopibareng.id)

Langkah Ikhtiar untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Ditjen Sumber Daya Air telah menuntaskan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Mrican di Kabupaten Nganjuk.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan irigasi memiliki peran vital dalam mendukung swasembada pangan. “Air merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung swasembada pangan, masih ada faktor-faktor lain seperti benih, pupuk, peralatan dan sebagainya yang telah kita diskusikan dengan Kementerian Pertanian,” kata Menteri Dody saat melakukan tinjauan ke DI Mrican, Kamis 21 November 2024

DI Mrican bersumber dari Sungai Brantas yang melayani 30.341 ha lahan pertanian di 3 kabupaten yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. DI Mrican memiliki panjang saluran primer 19 km dan saluran sekunder 218 km.

Menteri Dody mengatakan Kementerian PU telah merehabilitasi 80an km jaringan irigasi, dan akan dilanjutkan sepanjang 28 km lagi tahun depan pada jaringan irigasi yang mengalami kerusakan karena usia layan.

“Harapannya apapun yang kita kerjakan di sini bisa bermanfaat untuk meningkatkan indeks pertanian (IP) khusunya untuk 31 ribu ha lahan beririgasi di tiga kabupaten ini. Kita jaga agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional,” ungkap Menteri Dody.

Rehabilitasi jaringan irigasi DI Mrican memberi manfaat dalam peningkatan IP dari 233% menjadi 260%. Peningkatan nilai IP tersebut dapat meningkatkan produksi padi dan palawija dari semula 551.417 ton menjadi 615.315 ton dengan produksi padi dan palawija rata-rata sebesar 7,8 ton/ha.

Camat Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Johansyah Setiawan berharap ke depannya akan ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan swasembada pangan. “Melalui Dana Desa, kami ada proyeksi penganggaran ketahanan pangan sebesar 20%. Kami harap desa memiliki kemampuan juga untuk ketahanan pangan. Untuk itu perlu ada sinergitas agar masing-masing desa siap untuk mewujudkan cita-cita swasembada pangan,” ujar Johansyah.