Ikatan IPMAPA se Jawa-Bali Keluarkan Pernyataan Sikap

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) se-Jawa-Bali mengeluarkan penyataan sikap. Hal ini menyusul beberapa pertemuan yang mengatasnamakan mahasiswa Papua, yang dilakukan oleh berbagai pihak di daerah Jawa Timur.

Ketua Umum IPMAPA Malang, Franz Huwi mengungkapkan bahwa pertemuan-pertemuan yang mengajak mahasiswa Papua di Malang merupakan sebuah penggiringan opini.

"Terkait opini yang berkembang, menurut kami itu adalah sebuah upaya penggiringan. Itu dilakukan oleh aktor kemudian disetting oleh negara," ungkapnya.

Franz menyampaikan berdasarkan kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, pihaknya menolak segala bentuk negosiasi untuk kompromi.

"Makanya kami menolak segala macam bentuk kompromi yang kemudian dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia, Pemprov Jawa Timur bahkan di Kota Malang sendiri," terangnya.

Dikutip berdasarkan rilis pernyataan sikap IPMAPA se-Jawa dan Bali yang diterima oleh ngopibareng.id. 

Secara tegas mereka menolak untuk berhubungan dengan pemerintah, aparat kepolisian dan TNI, yang telah dituangkan dalam rilis tersebut.

Pertama, menolak kunjungan Pemerintah Jawa Timur beserta aparat militer yang merupakan aktor pembungkaman demokrasi dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Kedua, menuntut Pemerintah Indonesia segera hentikan agenda-agenda pencitraan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan menjebak pelajar dan mahasiswa Papua dalam menciptakan berita-berita hoaks.

Total ada empat belas poin pernyataan sikap IPMAPA se-Jawa dan Bali, meliputi represifitas, kolonialisme di tanah Papua dan referendum bagi masyarakat Papua.

Franz menerangkan, pernyataan sikap ini diambil berdasarkan kesepakatan seluruh IPMAPA se-Jawa dan Bali.

"Pernyataan sikap ini tidak hanya sepihak dari kami yang studi di Malang tapi seluruh Jawa dan Bali," tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya tercatat ada dua pertemuan mahasiswa Papua baik dengan Pemkot Malang maupun pihak-pihak lain, pasca terjadinya kerusuhan peringatan New York Agreement pada 15 Agustus lalu.

Pertemuan pertama dilakukan pada Selasa 20 Agustus 2019, dengan agenda jamuan makan siang bareng mahasiswa Papua.

Acara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan Kapolres Kota Malang, AKBP Asfuri.

Pertemuan kedua diinisiasi oleh organisasi mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Malang Raya dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malang Raya. 

Aksi damai tersebut diberi tajuk "Indonesia Tersenyum" dengan menghadirkan perwakilan mahasiswa dari luar daerah yang ada di Malang, termasuk mahasiswa Papua.