Hutang Tommy Soeharto Rp2,61 Triliun Ditagih Diumumkan di Twitter

Nasional Kamis, 26 Agustus 2021 14:59 WIB

Tommy Soeharto menurut pemerintah masih memiliki hutang BLBI sebesar R 2,61 triliun. Hari ini Tommy dipanggil Satgas BLBI. (Foto:Antara)

Hutang Tommy Soeharto ditagih pemerintah. Satgas Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hutomo Mandala Putra, nama lengkapnya, punya hutang sebesar Rp 2,61 triliun. Karena itu Satgas BLBI memanggil untuk segera menyesaikannya.

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan hari ini melalui akun pribadi di Twitter menulis @prastow, “Pemerintah berupaya keras menyelesaikan hak tagih negara atas dana BLBI yang dapat digunakan untuk kebutuhan rakyat. Semoga besok ada itikad baik dari Sdr Agus Anwar dan Sdr Hutomo Mandala Putra. Mohon dukungan”

Hari ini, Kamis 26 Agustus, Tommy dipanggil untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim B pada Kamis bersama pengurus PT Timor Putra Nasional lainnya yaitu Rony Hendrarto Ronowicaksono, di Gedung Syafrudin Prawiranegara Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada 15.00 WIB.

Menurut unggahan Yustinus di Twitter, agenda pemanggilan ini adalah untuk menyelesaikan hak tagih negara atas dana BLBI berdasarkan Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor PJPN-375/PUPNC.10.05/2009 yang sebesar Rp2,61 triliun.

Selain Tommy dan Ronny Hendrarto, ada penghutang lain yang ditagih yaitu Agus Anwar yang pernah mendapat bantuan BLBI sebesar Rp635,44 miliar dalam rangka PKPS Bank Pelita Istismarat, Rp82,24 miliar selaku penjamin atas penyelesaian kewajiban debitur PT Panca Muspan dan Rp22,32 miliar selaku penjamin penyelesaian kewajiban debitur PT Bumisuri Adilestari.

Agus dipanggil untuk mengadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim A juga hari ini, pukul 10.00 WIB.

Pengumuman pemanggilan yang ditandatangani oleh Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban tertulis bahwa jika Tommy, Ronny, dan Agus tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas dibentuk untuk mengembalikan sisa piutang negara dari dana BLBI yang besarnya sekitar Rp110,4 triliun.(asm)