Hubungan Dewan Kesenian Surabaya dengan Pemkot Tidak Harmonis

Hubungan antara Pemkot Surabaya dengan pengurus Dewan Kesenian Surabaya (DKS) periode kepemimpinan Chrisman Hadi selama ini berjalan kurang baik. Tidak ada koordinasi, bahkan DKS sepertinya menganggap tidak perlu berkoordinasi dengan Pemkot, padahal DKS itu sebenarnya adalah menjadi perwakilan untuk membantu Pemkot dalam berurusan dengan kesenian dan seniman Surabaya.

Kabid Kebudayaan Ida Ayu Kade, serta Hari Purwadi, Kasi Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kota Surabaya mengatakan, Pemkot dalam hal ini Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) terus berusaha untuk menjalin hubungan dengan DKS. Tetapi selalu saja tidak berhasil.

“Kami dari dulu berusaha untuk menjalin hubungan baik, tetapi selalu tidak berhasil karena pengurus DKS terkesan tidak membutuhkan kami. Mereka datang hanya kalau hendak mencairkan anggaran atau mengajukan permohonan-permohonan. Kami punya catatan surat apa saja, dan berapa dana yang sudah diambil pengurus DKS,” kata Hari Purwadi.

 “Tahun 2015, 2016 dan 2017 ada dana yang cair, kami punya catatannya. Tahun 2018 sudah dianggarkan, tetapi tidak bisa dicairkan karena tidak ada pertanggunganjawab terhadap penggunaan dana sebelumnya. Akibatnya anggaran hangus. Jadi setiap tahun Pemkot sebenarnya selalu support dana untuk DKS, besarnya Rp 98 juta sampai Rp. 100 juta. Tapi berapapun besarannya, kan harus tetap ada laporan pertanggungjawabannya,” kata Heri Purwadi, saat berdialog dengan beberapa seniman di Balai Pemuda, Kamis petang.

Sementara Ida Ayu Kade berharap Pemkot bisa berkolaborasi dengan DKS sebagai mitra, untuk mengembangkan kesenian dan seniman Surabaya. “Itu harapan kami. Tetapi memang, hubungan Disbudpar Kota Surabaya dengan pengurus DKS dalam beberapa tahun ini kurang harmonis. Bahkan tidak ada komunikasi sama sekali, padahal komunikasi itu sangat penting untuk menjalin kerjasama,” kata Ida Ayu Kade.

Mengenai Dewan Kesenian Surabaya yang hari Minggu lusa akan menggelar musyawarah untuk pergantian pengurus, Ida Ayu Kade menyatakan pihaknya tetap memantau.  “Kami juga akan berkonsultasi terus dengan bagian hukum, bagaimana keabsahan pengurus periode berikutnya nanti, sebagai dasar untuk bagian hukum menerbitkan SK yang akan ditandatangani wali kota,” jelasnya.

Apakah Disbudpar Kota Surabaya diundang oleh DKS untuk menghadiri musyawarah hari Minggu lusa? Baik Ida Ayu Kade dan Hari Purwadi menjawab, sampai Kamis malam pihaknya belum menerima undangan.

Menurut seorang seniman senior yang hadir dalam pertemuan tersebut,  memang periode kepemimpinan Chrisman Hadi adalah yang terlemah sejak DKS dibentuk tahun 1971. Tidak ada kegiatan seni yang bisa dicatat.

“Dia kan memang bukan seniman, melainkan aktivis. Jadi bawaannya berkonfrontasi terus. Saya ingat, pernyataan pertama yang dikeluarkan Chrisman Hadi setelah terpilih jadi Ketua DKS menggantikan Sabrot Malioboro tahun 2014  bukan tentang kesenian, tetapi bagaimana dia akan membongkar korupsi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Itu kan namanya berkonfrontasi,” kata seniman senior itu. (nis)