Hore! Surabaya Sudah Level 1 PPKM, Eri Paparkan Sebabnya
Kota Surabaya akhirnya bisa bernapas lega untuk dapat memulihkan ekonominya di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Kota Surabaya saat ini bertatus PPKM level 1.
Dengan ketetapan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bisa membuka akses seluruh sektor lebih luas dibanding sebelumnya ketika penerapan PPKM berdasar wilayah aglomerasi pada level 3
"Sesuai inmendagri Surabaya masuk ke level 1 karena di dalam Inmendagri itu disebutkan nggak ada lagi aglomerasi tapi dibebankan pada masing-masing kota. Dengan Inmendagri ini, kita level 1 dan tujuannya menggerakkan ekonomi, harus berputar," kata Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, Selasa 19 Oktober 2021.
Penetapan level itu berdasar pada hasil asesmen level daerah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia berdasar enam indikator. Yakni positivity rate, bed occupancy rate (BOR) rumah sakit, angka testing, angka treatement, angka pelacakan, dan angka vaksinasi.
"Kalau dikunci aglomerasi, kita otomatis nggak bisa turun level 1 karena vaksin harus 70 persen lansia 60 persen warga, dan masih ada kota lain yang belum. Surabaya memberikan percepatan untuk vaksinasi di aglomerasi dengan kirim mobil vaksin. Kalau vaksinasi terbaru di Surabaya sudah 115 persen sudah lebih untuk dosis satu, kalau dosis dua sudah 90 persen. Kejar akan kejar dosis dua 100 persen," ujarnya.
Walau sudah membaik, Eri mengaku, Pemkot Surabaya tetap akan menggencarkan vaksinasi dan terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di setiap tempat. Termasuk memberlakukan scan barcode pada aplikasi PeduliLindungi.
Dengan hasil tersebut, Pemkot Surabaya akan melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholder di tiap sektor sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti semula.
"Kami akan rapat dengan PKK, pariwisata, kesenian dan lain-lain, karena ada batas-batas jumlah yang hadir berapa, yang isok main piro, yang penting ekonomi gaspol. Sudah lama warga Surabaya pergerakan ekonomi berhenti dan pemkot harus hadir," pungkasnya.