Hibahkan Aset Infrastruktur Permukiman Senilai Rp 1,04 Triliun

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan aset Barang Milik Negara (BMN) di bidang permukiman kepada 67 Pemerintah Daerah (Pemda). Aset itu berupa rumah susun, jalan desa, taman, bangunan gedung kantor permanen, jembatan pada jalan desa, instalasi air permukaan kapasitas kecil dan sedang, jaringan air minum, bangunan pelengkap air bersih/air baku, alat berat, saluran drainase, dan instalasi pengelolaan sampah. Nilainya Rp 1,04 triliun.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serah terima ini akan meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan negara. Juga memperjelas tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaannya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (otonomi daerah).

“Aset BMN tersebut selanjutnya akan tercatat sebagai BMN Pemerintah Daerah sehingga dalam operasi dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab penerima aset,” kata Menteri Basuki dalam rilis yang diterima ngopibareng.id.

Serah terima hibah aset ditandai dengan Penandatanganan Naskah dan Berita Acara oleh Kementerian PUPR yang diwakili Sesditjen Cipta Karya Kementerian PUPR T. Iskandar dengan perwakilan Pemda. Sebanyak 67 penerima hibah aset terdiri dari 3 Pemerintah Provinsi, 15 Pemerintah Kota, dan 49 Pemerintah Kabupaten. 

Aset BMN yang diserahterimakan meliputi bidang penataan bangunan dan lingkungan senilai Rp 90 miliar, pengembangan kawasan permukiman senilai Rp 37 miliar, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman senilai Rp 502 miliar, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM) senilai Rp 415 miliar. 

Sesditjen Cipta Karya Kementerian PUPR T. Iskandar mengatakan pada prinsipnya pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR tidak dioperasikan sendiri, namun hampir semua aset terbangun merupakan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat/publik yang akan dikelola dan dioperasikan oleh Pemda setempat. Kementerian PUPR berharap aset yang diserahterimakan tersebut dapat segera dikelola dan dimanfaatkan oleh para penerima bantuan.

“Serah terima hibah BMN berkontribusi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, pemindahtanganan BMN perlu disegerakan guna efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan serta pengoperasiannya,” kata Iskandar. 

Menurut Iskandar mekanisme serah terima hibah yang dilakukan Ditjen Cipta Karya dengan 67 Pemda telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang. Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan dukungan Kementerian PUPR terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemda yang sesuai dengan UU terkait Otonomi Daerah. Dengan demikian, aset infrastruktur dibangun diserahkan dan dicatat sebagai aset Pemda. (*)