Hasto Sebut Pihaknya Tak Akan Tinggalkan PPP
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya tak akan meninggalkan PPP begitu saja. Hari ini, Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang juga sekaligus pengarah TKN ditetapkan sebagai tersangka, usai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto mengatakan pihaknya pun bakal tetap merangkul PPP, sebagi bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan memberikan rasa solidaritas serta keprihatinan terhadap partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Kami tidak akan meninggalkan sahabat PPP, yang terkena persoalan tersebut. Kami tetap merangkul bersama-sama agar tugas kami memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak boleh berkurang energinya," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jatim, bilangan Kendangsari, Surabaya, Sabtu 16 Maret 2019.
Sekjen PDIP itu juga mengaku telah mengetahui pengakuan Romi yang merasa dirinya dijebak dalam kejadian ini. Penuturan Romi itu tertuang dalam sepucuk surat.
"Tentu saja pernyataan Mas Romi kami dengarkan, apapun Mas Romi itu, PPP, bagian dari KIK," kata Hasto.
Meski demikian, Hasto mengatakan hal itu merupakan pil pahit yang harus diterima TKN. Kejadian itu, baginya tak boleh menjadi pengendur langkah konsolidasi pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.
"Maka kami terima pil pahit itu dan selanjutnya kami akan terus meningkatkan langkah konsolidasi untuk Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar dia.
Lanjut Hasto, meski Romi dan PPP adalah bagian dari KIK pihaknya tetap menghargai proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Menurutnya, hal itu juga tak bisa diintervensi oleh siapapun.
"Mas Romi adalah bagian dari KIK, kami sangat prihatin dan sangat sedih serta kaget dengan kejadian tersebut tetapi kami tidak bisa intervensi hukum dan menghormati proses yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.
Kejadian ini akan dijadikan pelajaran yang penting bagi seluruh elemen penyelenggara negara, dan membuktikan siapapun bisa saja ditindak oleh KPK.
"Apapun yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan yang namanya pedang keadilan korupsi tidak pandang bulu," ujar dia. (frd)