Hasto: Risma Sudah Daftarkan Calon Wali Kota ke DPP

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah mendaftarkan calon Wali Kota Surabaya pilihannya pada Pilkada 2020 mendatang kepada DPP PDI Perjuangan.

Menurut Hasto, sosok yang direkomendasi Risma itu ia nilai memiliki keselarasan dan kesamaan visi dan misi dengan Risma. Bahkan menurutnya, sosok itu juga memiliki gaya kepemimpinan yang mirip dengan Risma yang selama 10 tahun menjadi Wali Kota Surabaya.

“Iya sudah didaftarkan juga (sama Risma),” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat 18 Oktober 2019.

Meski begitu, Hasto tidak menyebutkan siapa calon yang didaftarkan oleh Risma tersebut.

Hasto mengatakan, DPP PDIP masih membuka kesempatan bagi siapa pun, khususnya kader-kader terbaik PDI Perjuangan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, khususnya untuk Pilwali Surabaya hingga batas terakhir bulan Oktober ini.

“Silakan saja kalau mau daftar di DPP. Kan masih dimungkinkan sampai Oktober. Karena pendaftaran di KPU itu sekitar bulan April,” katanya.

Hasto mengatakan, PDI Perjuangan telah mempersiapkan segala hal secara matang untuk urusan Pilwali Surabaya tahun depan. Selain itu, ia mengaku bahwa PDI Perjuangan juga telah melakukan pemetaan kekuatan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa Kota Surabaya membutuhkan pemimpin yang sama dan sevisi dengan Tri Rismaharini. Bukan hanya pemimpin yang poco-poco, yang membuat Surabaya malah mundur.

“Partai menyatu dengan rakyat, sehingga kita tahu di Surabaya yang diperlukan adalah seorang pemimpin seperti Ibu Risma. Kita nggak mau pemimpin itu malah membuat Surabaya mundur, karena tidak memahami desain kemajuan kota Surabaya,” kata Hasto.

Sementara itu, Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur AI Sulistyorini mengatakan, hingga saat ini DPD PDI Perjuangan Jawa Timur belum mendapatkan surat tembusan mengenai calon yang didaftarkan oleh Risma. Padahal menurutnya, surat untuk daerah lain sudah turun dari DPP.

"Bisa jadi begitu (ada pendaftaran oleh Risma). Tembusan biasanya kesini. Tapi ini belum ada, padahal Kediri dan kabupaten/kota lain sudah," katanya.