Hasani Sarankan Model Perizinan di Sepak Bola Diubah

Anggota Exco PSSI Hasani Abdulgani menyarankan agar model perizinan diubah, bukan menggunakan izin keramaian tapi izin industri. Sehingga ada kepastian hukum, setelah izin diberikan akan dikontrol dan dievaluasi, apalagi jika ada peristiwa tertentu layaknya Tragedi Kanjuruhan.

Pengusaha sekaligus pemilik EO ternama itu mengatakan, bahwa saat ini baru Bali United yang menggunakan sistem kontrak untuk mengelola stadion. Bali United mengambil hak pengelolaan Stadion I Wayan Dipta, milik pemerintah daerah dengan sistem kontrak jangka panjang.

"Saat ini sepak bola masih pakai izin keramaian, bukan izin industri. Izin keramaian tidak ada kepastian bagi investor. Ini membuat tak ada klub atau investor yang mau bikin atau kelola stadion," ujarnya.

"Kalau Liga di luar negeri jadwal setahun sebelumnya sudah ada, jadi pemilik klub berani bangun atau kelola stadion. Di sini, meski LIB sudah keluarkan jadwal, namun saat mau pertandingan masih harus izin keramaian lagi,” kata Hasani.

Maka itu, Hasani menyarankan model perizinan sebaiknya diubah, karena izin keramaian memakai dasar hukum berbeda, dengan pertimbangan berdasarkan berbahaya atau tidak sebuah kegiatan bagi publik.

Hasani Apresiasi Pemerintah

Di sisi lain, Hasani juga mengapresiasi pemerintah yang cepat melakukan komunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Dunia (FIFA) setelah terjadi Tragedi Kanjuruhan. Anggota Exco PSSI merasa sangat terbantu dengan upayanya membantu sepak bola Indonesia dari jeratan sanksi.

"Terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah melakukan lobi dan komunikasi dengan FIFA," kata Hasani dalam keterangan tertulis, Senin 10 Oktober 2022.

Usai Tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan hingga 131 orang, tak sedikit pihak yang memperkirakan Indonesia bakal dijatuhi sanksi dari FIFA.

Benar saja, berkat komunikasi cepat dan intens yang dilakukan mantan Presiden Inter Milan tersebut yang menyampaikan surat Presiden Joko Widodo kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, Indonesia akhirnya bisa terbebas dari hukuman.

"Peran Erick Thohir yang berkomunikasi lancar dan baik dengan FIFA membuat Indonesia tak terkena sanksi. FIFA bahkan akan membentuk tim agar sepak bola nasional kita jadi lebih baik," tutur Hasani.

Hasani mengatakan banyak masalah di industri sepak bola. Misalnya masih banyak stadion yang belum standar FIFA, tetapi tetap digunakan menggelar pertandingan sepak bola yang dihadiri ribuan penonton.

"Secara kasat mata, banyak stadion belum layak. Karena klub tidak punya stadion, yang punya pemerintah daerah (Pemda), dan Pemda tidak tahu kebutuhan klub. Menurut Pemda sudah bagus, tetapi dari sisi klub belum cukup, terutama security FIFA belum memenuhi standar," katanya.

Pengusaha sekaligus pemilik EO ternama itu menyebut saat ini baru Bali United yang menggunakan sistem kontrak untuk mengelola stadion. Bali United mengambil hak pengelolaan Stadion I Wayan Dipta, milik pemerintah daerah dengan sistem kontrak jangka panjang.

"Saat ini sepak bola masih pakai izin keramaian, bukan izin industri. Izin keramaian tidak ada kepastian bagi investor. Ini membuat tak ada klub atau investor yang mau bikin atau kelola stadion," ujarnya.

"Kalau Liga di luar negeri jadwal setahun sebelumnya sudah ada, jadi pemilik klub berani bangun atau kelola stadion. Di sini walau LIB sudah keluarkan jadwal, namun saat mau pertandingan masih harus izin keramaian lagi,” kata Hasani.

Maka itu, Hasani menyarankan model perizinan sebaiknya diubah, karena izin keramaian memakai dasar hukum berbeda, dengan pertimbangan berdasarkan berbahaya atau tidak sebuah kegiatan bagi publik.