Hari Pers Nasional, Bebaskan Pajak Penghasilan Awak Media

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, insan pers turut mengahadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19. Pemerintah akan turun tangan dengan cara membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan bagi awak media hingga Juni 2021.

Hal itu disampaikan Jokowi pada acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021 di Istana Negara, Selasa 9 Februari 2021.

"Saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah, seperti tadi disampaikan oleh Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media PPH 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah, artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta awak media bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengawal kebijakan tersebut.

"Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPh badan, kemudian pembebasan PPh 22 impor dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021," terangnya.

Selain itu, Jokowi menyebut industri media juga mendapatkan pembebasan abonemen listrik. Berbagai bantuan dari pemerintah, diakui Jokowi memang tidak besar, namun saat ini pemerintah masih menanggung beban fiskal yang besar akibat pandemi.

"Saya tahu perlu saya sampaikan beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat, selain serta untuk menangani permasalahan kesehatan juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan," ujarnya.