Haji 2020 Dilaksanakan Terbatas, Ini Aturan Resmi di Arab Saudi
Ibadah haji tahun 1441 H atau 2020 tetap dilaksanakan. Hal itu sesuai dengan keputusan Pemerintah Arab Saudi. Hanya saja, pelaksanaannya terbatas bisa diikuti jemaah yang sudah berada di negeri kerajaan tersebut.
Dalam keterangan tertulis Kementerian Haji dan Umrah disebutkan, Pemerintah Arab Saudi mengatakan keputusan itu diambil untuk memastikan pelaksanaan haji 2020 menerapkan protokol kesehatan ketat. Demikian melalui akun resmi Twitter @KSAmofaEN dari Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi pada Selasa 23 Juni 2020 dini hari waktu Indonesia.
"Virus corona menyebar di pertemuan besar dan transmisi antarnegara, telah diputuskan haji tahun 1441 H atau 2020 M akan diadakan dengan jumlah peziarah sangat terbatas dari berbagai negara yang sudah bertempat di Arab Saudi dan sudah pasti bisa melaksanakannya," tulis Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi mengatakan keputusan ini diambil untuk mengurangi risiko peningkatan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di dunia mengingat ibadah haji selalu dipenuhi warga berbagai negara yang berdesakan di Tanah Suci.
"Dengan keputusan ini berarti Arab Saudi menutup pintu kedatangan jemaah haji dari luar negara mengingat sejumlah negara masih mengalami peningkatan kasus positif covid-19" Demikian dilansir dari Arab News.
Arab Saudi juga memastikan akan menjaga kesehatan dan keselamatan selama pelaksanaan haji 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat sampai para jemaah yang akan melaksanakannya pulang ke negara asal. Mereka mengatakan upaya ini termasuk dalam usaha melestarikan umat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam.
"Pemerintah Arab Saudi merasa terhormat melayani jutaan jemaah haji dan umrah setiap tahun. Keputusan ini berasal dari prioritas utama menjaga keamanan para jemaah sampai mereka kembali ke negara asal," ujarnya.
Sejumlah petinggi kerajaan dan cendekiawan Arab Saudi mendukung pembatasan tersebut demi menjaga kesehatan serta keselamatan warga mereka sendiri. Mereka bahkan mengusulkan pembatasan berdasarkan asal negara.