Hadiah bagi Pengungkap Korupsi, Ini Warning PBNU

Pemerintah telah menerbitkan PP 43/2018. Isi PP tersebut antara lain mengatur peran serta masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi.

"Hal ini merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini membuktikan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sesuatu yang patut dipuji," kata Robikin Emhas, Ketua PBNU bidang hukum, ham dan perundang-undangan, pada ngopibareng.id, Rabu 10 Oktober.

Dalam PP yang diundangkan tanggal 18 September 2018 tersebut ditentukan, pemerintah akan memberi reward berupa uang bagi pelapor perkara korupsi yang menyertakan informasi valid beserta alat buktinya dan memberi perlindungan hukum terhadap pelapor.

PP 43/2018 itu sendiri merupakan pelaksanaan mandat dari ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah," tutur Robikin Emhas.

Menurut Robikin, hal itu secara jelas membuktikan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sesuatu yang patut dipuji.

Dengan lahirnya PP 43/2018, kata Robikin Emhas, diharapkan masyarakat tidak ragu untuk berperan aktif mengungkapkan kasus korupsi yang hingga kini masih dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) ini.

"Mengapa? Karena korupsi merusak perekonomian bangsa dan negara. Korupsi merusak sendi-sendi keadaban suatu bangsa. Korupsi menyengsarakan warga. Korupsi melemahkan daya saing negara," tutur Robikin.

Sungguh pun demikian, pengungkapan kasus korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Yakni, diungkapkan dan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu.

Tidak boleh atas nama peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi lalu secara serampangan mengungkap kasus korupsi di laman sosial media atau di wilayah publik lainnya. Karena betapa pun seseorang yakin dengan informasi dan alat bukti yang dimiliki, masih perlu diklarifikasi lebih kanjut oleh penyelidik atau penyidik.

"Pengungkapan kasus korupsi secara serampangan dapat berdampak buruk bagi seseorang dan keluarga yang belum tentu bersalah," tutur Robikin Emhas.

Meskipun korupsi merupakan extraordinary crime, hindarkan kemungkinan terjadinya trial by the press. Karena, diingatkan Robkin, dalam negara yang beradab, praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam penegakan hukum (law enforcement) harus tetap dijunjung tinggi. (adi)