Gus Ipul: Mandataris Muktamar Telah Habis

Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa kepengurusan PBNU saat ini sejatinya bukanlah mandataris Muktamar. Kepengurusan mandataris Muktamar telah berakhir sejak pertengahan tahun 2020 silam.

“Kalau ada yang masih ngomong Mandataris Muktamar itu kekeliruan yang perlu dikoreksi. Yang benar kepengurusan perpanjangan yang diputuskan Konbes (konferensi besar) PBNU. Mandataris Muktamar telah habis masa jabatannya,” kata Gus Ipul usai mengikuti Zoom persiapan Muktamar bersama puluhan Ketua-ketua Wilayah NU se-Indonesia, Kamis 2 Desember 2021.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul karena masih ada yang mempertanyakan keabsahan mandataris Muktamar. Padahal sesuai AD/ART organisasi, jabatan tertinggi di NU adalah jajaran Syuriah yang dalam hal ini dikomandani secara penuh oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.

“Ingat mandataris Muktamar Jombang berakhir tahun 2020. Kepengurusan sekarang itu perpanjangan karena PBNU gagal menggelar Muktamar 2020,” kata Gus Ipul.

Sekadar diketahui, kepengurusan PBNU hasil Muktamar Jombang harusnya berakhir pada Oktober 2020. Namun karena pandemi, Munas dan Konbes Alim Ulama tahun 2020 memutuskan untuk memundurkan Muktamar pada Oktober 2021.

Dengan pengunduran ini, artinya kepengurusan PBNU hasil Muktamar juga berakhir dan Konbes NU memutuskan untuk memperpanjang kepengurusan. Artinya kepengurusan yang sekarang merupakan mandataris Konbes NU.

Setelah diundur hingga Oktober 2021, lagi-lagi PBNU tidak siap menggelar Muktamar dan hasil Munas-Konbes memundurkan lagi Muktamar hingga 23-25 Desember 2021.

Namun, hingga kini PBNU belum memutuskan apakah akan jadi menggelar muktamar atau tidak. Apalagi pemerintah sudah memastikan akan menerapkan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Ada yang ingin menunda-nunda Muktamar,” kata Gus Ipul.

Untuk membahas kapan pelaksanaan Muktamar sebenarnya sudah disepakati untuk duduk bersama antara Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekjen.

Mereka berempat sebenarnya sempat ketemu pada pertengahan November 2021, namun pertemuan itu gagal mengambil kata sepakat. Akhirnya pertemuan ditunda. Namun Ketum dan Sekjen ternyata tak pernah hadir dalam rapat lanjutan.

“Akhirnya Rais Aam mengambil keputusan untuk memerintahkan Muktamar tanggal 17 Desember 2021. Ini dilakukan karena kepengurusan PBNU berakhir pada 25 Desember. Jadi Muktamar harus dilakukan sebelum penerapan PPKM level III,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, dalam Zoom para ketua-ketua PWNU se Indonesia kali ini, mayoritas mereka juga menyetujui Muktamar digelar 17 November sesuai perintah Rais Aam.

“Rais Aam adalah jabatan tertinggi dan harus dihormati. Perintah Rais Aam jelas, jadi tidak ada alasan bagi PBNU untuk tidak mengikuti Rais Aam,” kata Ketua PWNU Sumatera Selatan KH Amiruddin Nahrawi (Cak Amir).

Cak Amir mengajak seluruh pengurus PBNU untuk menghormati keputusan Rais Aam. “Ayo lah kita fair. Jangan takut Muktamar. Jangan hanya karena calon yang kalian dukung takut kalah, muktamar kalian undur-undur. Macam mana kalian ini berorganisasi,” ujarnya.

Cak Amir mengatakan, saat ini arus utama dan bahkan lebih dari 80 persen PWNU dan PCNU se-Indonesia menghendaki regenerasi. Mereka ini setidaknya nampak dari Zoom bersama KH Yahya Cholil Staquf yang digelar hari ini. Mayoritas Ketua PWNU hadir dan mendukung Gus Yahya. Mereka di antaranya adalah Ketua Tanfidziyah Bengkulu, Sumsel, Sumbar, Lampung, Jateng, Jogja, Jatim, NTT, NTB dan Bali. Selain itu juga ada Papua Barat, Maluku, Malut, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kaltim, Kalsel dan Kalteng

Sementara itu, Ketua PWNU Lampung yang juga ketua Panitia Muktamar Prof Mukri memastikan pihaknya siap menggelar Muktamar 17 Desember.

“Kami siap menjalankan perintah Rais Aam,” ujarnya.