Kata Guru Besar Unair soal PPKM

Prof Myrtati Dyah Artaria, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR) mengatakan, pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik untuk diupayakan demi kebaikan bersama.

"Perlu adanya tiarap dan prihatin sementara waktu, untuk kemudian roda kehidupan dapat pulih dan berjalan kencang kembali," kata Prof Myrtati, Senin, 11 Januari 2020.

Menurutnya Prof Myrtati, masyarakat sudah banyak belajar mengenai hal ini dari tahun 2020.

Baginya, efektifnya kebijakan PPKM bergantung pada banyak unsur masyarakat yang harus saling bekerjasama. Jika satu saja tidak mempunyai kepedulian, maka tidak akan berjalan dengan baik.

“Misal, PSBB tentu membutuhkan keseriusan dari sisi pemerintah yang memberlakukan, dalam hal ini pemerintah daerah. Kebijakan berupa PPKM ini berbeda dari PSBB karena alurnya adalah perintah dari pusat, bukan permohonan dari pemerintah daerah,” ucap Prof Myrta.

Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu bekerjasama dengan baik. Misalnya, jika ada pelanggaran di masyarakat, maka diberi sanksi. Lalu, dari sisi masyarakat adalah kesadaran untuk melakukan PPKM itu. Baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), RT dan RW, masing- masing dapat mempunyai peran.

Ia juga menambahkan, peraturan ini berpotensi menimbulkan permasalahan, karena manusia mempunyai struktur masyarakat yang kompleks dan permasalahan sosial tidak ada habisnya.

"Adanya kebijakan PPKM tentunya dapat menimbulkan masalah sosial, seperti berada di rumah terus dan bertemu dengan orang itu-itu saja menyebabkan adanya potensi untuk menimbulkan masalah,"imbuhnya.

Pembatasan yang hanya dilaksanakan di daerah tertentu, kemungkinan dapat menimbulkan anggapan-anggapan aneh di masyarakat. Namun, respon masyarakat tidak dapat diharapkan agar seragam pada semua orang karena manusia sangat beragam.