Gugatan Perampasan Kendaraan yang Dilakukan FIFGroup Ditolak

Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menolak gugatan dugaan tindak melawan hukum dengan merampas sepeda motor melalui cara-cara yang tidak sah yang dilakukan PT Federal International Finance (FIFGroup) Cabang Mojokerto. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada Rabu, 5 Juli 2023.

Gugatan Perkara No.10/Pdt.G/2023/PN.Mjk dengan penggugat Sutejo dan Rahmad Debbie Varadyanto melalui kuasa hukumnya, Awenk Hanum dan Nawacita, ditolak seluruhnya gugatan para penggugat. Keputusan ini menandai titik akhir dari proses hukum yang panjang dan kompleks dengan melibatkan kedua belah pihak.

Dalam gugatannya, FIFGroup Cabang Mojokerto dianggap telah melakukan tindak melawan hukum dengan merampas sepeda motor melalui cara-cara yang tidak sah. Namun, setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka FIFGROUP Cabang Mojokerto terbukti tidak bersalah dalam proses eksekusi jaminan fidusia seperti yang dipublikasikan oleh penggugat dalam perkara tersebut.

Bersamaan dengan itu, Kepala FIFGroup Cabang Mojokerto, Mochammad Badrul, menuturkan bahwa FIFGroup Cabang Mojokerto selalu menjalankan seluruh prosedur penagihan mulai dari awal hingga eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan regulasi yang berlaku.

“FIFGroup Cabang Mojokerto senantiasa melaksanakan proses penagihan secara persuasif, mulai dari penagihan melalui telepon, kunjungan ke rumah yang bersangkutan, hingga memberikan somasi kepada customer tersebut agar dilakukan penyelesaian kewajibannya. Namun, sampai dengan somasi terakhir diberikan, tidak ada itikad baik yang ditunjukkan oleh yang bersangkutan,” ungkap Badrul.

Lebih lanjut, Badrul menjelaskan bahwa atas itikad tidak baik tersebut, FIFGroup Cabang Mojokerto secara sah melimpahkan proses penagihan ini ke pihak ketiga yang merupakan badan hukum resmi didasarkan perjanjian kerja sama yang telah sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dalam proses pengamanan objek jaminan atau eksekusi jaminan fidusia dilakukan tanpa adanya paksaan maupun tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun dan proses penyerahan unit saat itu dilakukan dengan sadar karena adanya tunggakan yang terjadi.

Dengan berakhirnya proses hukum ini, FIFGroup Cabang Mojokerto dapat melanjutkan upayanya dalam merealisasikan hak-hak mereka sebagai kreditur.

Keputusan Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan kejelasan hukum dalam kasus ini dan menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan pemenuhan kewajiban kontrak baik dari sisi FIFGroup Cabang Mojokerto sebagai kreditur maupun dari sisi customer sebagai debitur.

"Kami berharap bahwa keputusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan dan membantu mempertahankan kepastian hukum di industri pembiayaan," pungkasnya.