Gubernur Riau Minta BUMD Perhatikan GCG dalam Pengelolaan

Gubernur Riau Arayadjuliandi Herman punya harapan khusus terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia berharap unit bisnis milik pemerintah daerah dikelola dengan memperhatikan Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaannya.

"Saperti harapan Bapak Presiden, saya berharap BUMD bisa berperan banyak dalam pembangunan ekonomi. Karena itu harus dikelola dengan baik dan mematuhi GCG," katanya di Ruang Pauh Janggi, Kantor Pemerintah Provinsi Riau, Rabo (29/8/2018).

Ia mengemukakan hal itu usai pelantikan dan mengukuhkan Pengurus DPD BKS-BUMD-SI Riau. Pelantikan dilakukan Ketua Umum DPP BKS-BUMD-SI Arif Afandi. Sedangkan pengukuhan dilakukan Gubernur Riau. DPD BKS-BUMD-SI dipimpin Dirut Riau Invesment Corp Zulbakri Bakar. 

Gubernur Riau setuju menjadikan BUMD sebagai alat pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Namun, karena BUMD milik pemerintah, maka pengelolaannya harus hati-hati. Sebab, yang dikelola adalah uang rakyat. "Jangan sampai pengelolaannya malah menimbulkan masalah," katanya.

Sebelumnya, Arif Afandi mengemukakan bahwa BUMD bisa menjadi instrumen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan ekonomi. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara cepat oleh birokrasi bisa dilakukan oleh BUMD. 

"Memang sebelum ini BUMD punya masalah dalam hal payung hukum. Namun, sejak adanya UU Nomer 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD diatur khusus dalam bab sendiri dan bisa menjadi rujukan hukum untuk keberadaan BUMD," tuturnya.

Ia pun berterima kasih kepada Gubenrur Riau yang punya perhatian khusus terhadap keberadaan BUMD sehingga terbentuk kepengurusan DPD BKS BUMD SI. Diharapkan, dengan adanya pengurus baru ini bisa meningkatkan sinergitas antar BUMD sehingga lebih berdaya guna bagi perekonomian daerah.

Selain pelantikan dan pengukuhan, juga digelar seminar yang menghadirkan Rektor Universitas Islam Riau Prof Dr Syafrinaldi SH, MCL. (Rid)