Gubernur Minta Pelindo Serahkan Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo
Gresik: Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo yang awalnya dikelola Pelabuhan Indonesia (Pelindo) diserahkan ke Pemerintah Provinsi/Pemprov. Sehingga, Pemprov bisa mengelola pelabuhan yang ada di Probolinggo secara penuh.
“Jika Pelabuhan Tanjung Tembaga yang saat ini dikelola Pelindo bisa diserahkan ke Pemprov, maka akan terintegrasi dengan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo yang sudah dikelola Pemprov,” terang Soekarwo saat mendampingi Kunjungan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan di PT. Indal Steel Pipe, Gresik, Senin (20/3).
Soekarwo menambahkan, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo merupakan pelabuhan pertama yang pengelolaannya oleh Pemda. Menurutnya, pelabuhan tersebut potensinya sangat baik karena interland antara Pasuruan dan Probolinggo cukup besar. Apalagi, Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo memiliki dermaga yang kedalamannya hampir 16 meter. “Saat ini pergudangan dan industrial estate di daerah Probolinggo juga masih kosong. Jika bisa dikembangkan maka potensinya cukup besar” ungkapnya.
Untuk pengembangan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo lanjut Soekarwo, Pemprov telah membuat masterplan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Pembangunan tersebut juga sudah direncanakan bekerjasama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menggunakan konsep corporate bond.
“Dalam perencanaan pembangunan Pelabuhan Probolonggo ini kami tidak menggunakan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah, karena kepentingannya akan bersifat politis. Oleh sebab itu pihak swasta atau perusahaan dilibatkan dan konsepnya corporate bond,” urainya. Selain itu, Pemprov juga berencana mengembangkan kapal penyebarangan penumpang Ro-Ro di Lintas Paciran. Ro-Ro tersebut nantinya diharapkan mampu melayani penyeberangan ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, dan Makasar.
Pada kesempatan sama, Soekarwo juga mengusulkan penggunaan dashboard untuk memfilter masuknya barang-barang impor. Saat ini, Jatim telah memiliki dashboard tersebut meskipun sementara hanya untuk ikan, daging, hortikultura, dan produk olahan makanan. “Saya harap ini bisa diterapkan untuk mempertahankan produk lokal, dan melindungi konsumen. Terlebih ini merupakan bentuk aturan untuk membatasi masuknya produk asing,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman RI Luhut B Pandjaitan mengingatkan pentingnya peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya kunjungan tersebut adalah tindak lanjut dari paparan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa waktu yang lalu di depan Presiden Joko Widodo.
"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana caranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jika perusahaan butuh barang, dan barang itu telah diproduksi di dalam negeri maka tidak boleh impor," tegasnya.
Luhut menyampaikan, Gubernur Soekarwo menurutnya telah menghitung bahwa produksi dalam negeri telah memenuhi standar dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam negerii. "Tadi pak Gubernur sampaikan untuk mampu menggunakan produksi dalam negeri semampu kita. Bahkan saat ini impor terbesar kita adalah bahan baku, padahal bisa menggunakan produksi dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri kita bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pajak daerah," terangnya. (frd)