Soal Sampah Popok, Khofifah: Tidak Ada Proses Yang Simsalabim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait upaya Pemerintah Provinsi Jatim untuk menangani sampah popok yang dibuang di Sungai Brantas.

Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi hal tersebut seperti melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan di Jawa Timur.

"Mosok aku gak usaha se rek, aku lo gak merem, saiki aku wes gawe MOU karo 23 perusahaan. Proses itu kan dalam rangka bersih-bersih menanggulangi limbah salah satunya juga sampah plastik," ujar Khofifah usai audiensi dengan Kepala Kantor Garuda Indonesia di Gedung Grahadi, Surabaya, Jum'at 2 Agustus, malam.

Menurut Mantan Menteri Sosial tersebut, proses untuk menanggulangi limbah di Sungai Brantas bukanlah sesuatu yang terjadi secara cepat.

"Iki proses rek, guduk simsalabim langsung beres. Wong saya baru dilantik di pekan pertama saya langsung turun cek sendiri untuk meninjau di Sungai Brantas," terangnya.

Lebih lanjut menurut Khofifah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup lebih bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Pemprov Jatim.

"Waduh ke bu diah (Kadis LH) saja deh lebih lanjut. Ya sudahlah, kalau aku mau ngomentari kayak begitu kan ndak selesai nanti, ke Bu Diah saja, ke Bu Diah saja, wes yo rek wes," pungkasnya.

Sebelumnya, Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) melalui Direkturnya, Prigi Arisandi menilai langkah dari Gubernur Jatim untuk kurangi sampah popok di Sungai Brantas tidak efektif.

Prigi mengatakan, sebenarnya Khofifah pernah melakukan peninjauan langsung ke Suangi Brantas di pekan pertamanya sebagai gubernur, Februari lalu. Hasilnya Khofifah pun memutuskan untuk menaruh sejumlah dropbox pembuangan popok dan CCTV di sejumlah titik bantaran sungai Brantas.

Namun, kata Prigi, upaya yang dilajukan Khofifah itu ternyata cuma sebatas seremonial belaka. Menurutnya langkah Pemprov Jatim menjaga kelestarian Brantas kini tak terlihat dilakukan lagi.

"Upaya gubernur Jatim untuk kurangi sampah popok di Kali Brantas tidak efektif. Kurang serius dan hanya seremonial," kata Prigi.

Upaya pengentasan sampah popok oleh Pemprov Jatim, ini juga ternyata tak melibatkan stakeholder atau pemerintah di kabupaten/kota yang daerahnya teraliri oleh Sungai Brantas. Padahal, sebagaimana diketahui Brantas adalah sungai terpanjang di provinsi ini.

Selain itu, upaya tersebut juga tak dibarengi oleh langkah sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif sampah popok sekali pakai, bagi ekosistem lingkungan khususnya sungai.

"Pemprov tidak melibatkan kabupaten/kota, jadi tidak ada koordinasi. Dan uit juga tidak dibarengi kegiatan edukasi dan sosialisasi seperti pemasangan plakat dan himbauan melalui media massa, sehingga masyarakat masih membuang sampah popoknya di sungai," kata dia. (faq)