Gubernur Jatim Cek Lahan Relokasi Korban Banjir Banyuwangi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi lokasi banjir bandang di Desa Kalibaruwetan, Banyuwangi, Rabu, 9 November 2022.
Khofifah melihat langsung puing-puing rumah warga yang diterjang banjir bandang pada Kamis, 3 November 2022 lalu. Gubernur Khofifah juga mengecek lahan untuk relokasi warga yang rumahnya hanyut dan rusak berat.
Setiba di Banyuwangi, Khofifah yang datang dengan menumpang Helikopter langsung menuju posko penanganan banjir di Balai Desa Kalibaruwetan. Orang nomor satu di Jawa Timur ini juga dapur umum dan memberikan bantuan sembako pada warga.
Khofifah lalu berjalan kaki menuju jembatan yang putus akibat banjir bandang dan melihat puing-puing rumah warga yang terdampak banjir. Mantan Menteri Sosial ini juga sempat menyapa dan berbincang dengan warga korban banjir bandang.
Khofifah tampak didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan, Guntur Priambodo dan Plt Kepala Dinas PU CKPP Danang Hartanto. “Di Kalibaruwetan ini lebih 30 rumah hanyut kena arus air, ada material juga,” jelasnya.
Setelah mendapatkan informasi mengenai banjir di Kalibaru ini, Khofifah mengaku langsung melakukan komunikasi dengan Bupati Banyuwangi. Hasilnya, Bupati Banyuwangi minta difasilitasi dengan PTPN XII berkaitan dengan relokasi warga yang rumahnya hanyut dan mengalami kerusakan berat.
“Maka saya mengkomunikasi dengan holdingnya, lalu ke Dirut PTPN XII, Dirut PTPN XII menugaskan timnya dan sekarang hadir dari PTPN XII,” jelasnya saat lahan milik PTPN XII yang akan dijadikan lokasi relokasi warga korban banjir.
Dia menyebut, saat ini sedang dilakukan penyelesaian proses administratif dengan pihak PTPN XII berkaitan dengan rencana relokasi warga. Menurutnya lahan yang akan digunakan untuk relokasi korban banjir banang ini sudah pas. Sebab tempatnya tersambung dengan kampong asalnya.
“Saya senang melihat tempat ini, karena tersambung dengan kampong. Sehingga tidak tercerabut dari akar sosial budaya yang mereka sudah hidup di sini sudah bergenerasi-bergenerasi,” katanya.
Mengenai anggaran pembangunan rumah untuk relokasi, Khofifah mengaku Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan anggarannya. Anggaran tersebut berasal dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, jika Pemkab Banyuwangi dalam posisi siap anggaran, Pemprov Jawa Timur mempersilakan untuk mengambil alihnya.
Dia menegaskan, masyarakat korban banjir bandang harus mendapatkan kepastian terkait relokasi ini. Sehingga mereka bisa tenang karena tahu kalau akan mendapatkan ganti rumah. “Kalau mereka tahu rumah lokasinya di sini kan bahagia mereka,” tegasnya.
Untuk jenis rumah yang akan dibangun untuk relokasi, Khofifah tidak mau buru-buru menjelaskan. Namun menurutnya anggaran untuk pembangunan rumah masing-masing Rp50 juta. Anggaran ini sama dengan yang di Pacitan, maupun Trenggalek.
“Cuma nanti (menggunakan) BTT Pemkab atau Pemprov. (Kalau) Pemprov siap,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasinal PTPN XII, Yualianto, menyatakan, pada prinsipnya PTPNI XII menyiapkan lokasi untuk relokasi. Hanya saja, menurutnya, PTPN XII hanya pengemban amanah dari negara untuk mengelola tanah HGU ini.
Artinya, kata Dia, PTPN XII tidak punya kewenangan sedikit pun untuk memberikan atau melepaskan HGU ini pada pihak lain. Untuk melakukan proses itu, kata Dia, harus dengan persetujuan Menteri BUMN.
“Kemudian setelah ada persetujuan dari menteri BUMN itu dilegalkan oleh BKN pusat jadi prosesnya seperti itu,” katanya.