Gubernur Ganjar Minta Kepala Daerah di Jateng Petakan Kerawanan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan TNI-Polri terkait pendampingan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta setiap kepala daerah untuk memetakan kembali potensi kerawanan COVID-19 di wilayahnya.
"Panglima dan Kapolri ingin memastikan kondisi penanganan COVID-19 di Jawa Tengah, khususnya di Kudus. Maka kita diminta untuk siap," katanya saat ditemui di rumah dinas usai mendampingi kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Kudus, Grobogan, Kota Pekalongan, Minggu 6 Juni 2021.
Ia menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dicatat dari hasil koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. Pertama, seluruh kepala daerah harus tahu bed occupancy rate (BOR) di daerah masing-masing. Kedua, tempat isolasi harus disiapkan dengan benar dan diusahakan semua tempat isolasi terpusat agar mudah dikontrol. Ketiga, setiap daerah hari menghitung kembali kebutuhan sumber daya manusia, obat-obatan, dan peralatan.
"Skenariokan bahwa ini akan terjadi peningkatan-peningkatan secara eksponensial sehingga kita akan mengerti pada puncaknya itu kapan, kira-kira berapa, dan apa yang musti kita siap apa," kata Ganjar.
Kemampuan itu, lanjut Ganjar, harus diketahui sejak awal sehingga kalau ada yang tidak mampu atau kekurangan bisa langsung berkoordinasi. Misalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi, antar-kabupaten/kota atau bisa juga dengan pemerintah pusat. TNI-Polri juga sudah mewakafkan personelnya untuk digunakan atau mendampingi dalam penanganan COVID-19 di daerah.
"Maka kepada teman-teman sekarang menghitung betul-betul agar kita bisa menyiapkan. Sosialisasi dan operasi justisi dengan berbagai cara dan metode tidak boleh berhenti agar kesadaran masyarakat betul-betul muncul. Kita harapkan tidak terjadi peningkatan yang membahayakan," jelas Ganjar.
Sebelumnya Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB juga sudah datang ke Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Ganjar terkait penanganan COVID-19 khususnya setelah terjadi lonjakan kasus di Kudus dalam beberapa pekan terakhir.
"Saya sudah bicara langsung dengan Menkes dan BNPB. Bantuan sudah turun semua. Kemenkes sudah siap membantu, vaksinasi bisa kita percepat. TNI-Polri (membantu) tenaga, nakes, dan juga untuk operasi justisi. Kalau nanti butuh vaksinator mereka siap dan penegakan hukum juga sudah pasti siap bantu, peralatan siap bantu. Jadi tinggal memanfaatkan saja," katanya.
Selain bantuan dari TNI-Polri dan Kementrian Kesehatan, ada juga bantuan dari BNPB Pusat. Bahkan Kepala BNPB juga datang langsung ke daerah, salah satunya Kudus, untuk memastikan penanganan COVID-19 dan memberikan bantuan 1 miliar APD.
"Sebenarnya ini untuk meyakinkan agar kabupaten/kota musti menyiapkan dengan baik maka untuk beberapa kasus yang ada di Kudus, kami buatkan pendampingan. Istilah Panglima TNI itu pendampingan aktif, artinya secara proaktif ada di situ berserta SDM, pelaksanan, dan sebagainya betul-betul day to day harus dilakukan tindakan penuh, istilahnya penebalan kalau di TNI terhadap kondisi itu," katanya.
Terkait pendampingan, Ganjar juga sempat melihat Posko Penanganan COVID-19 dan PPKM Mikro di Kodim 0722/Kudus. Di posko tersebut Ganjar meminta kepada petugas untuk siaga 24 jam untuk memantau perkembangan kasus COVID-19 di Kudus, termasuk memantau BOR di rumah sakit.
"Tolong ya siaga 24 jam. Pantau terus, kalau tempat tidur penuh langsung koordinasi dengan daerah lain. Tadi saya juga sudah bilang ke Bupati Demak dan daerah lain," kata Ganjar saat berada di Posko Penanganan COVID-19 dna PPKM Mikro Kudus.