Gubernur dan Wawali Kota Pasuruan Pantau Distribusi Minyak Goreng

Belum stabilnya harga minyak goreng dan produknya yang langka di berbagai daerah, khususnya Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) meninjau langsung pendistribusian minyak goreng curah di Kota Pasuruan. Agenda ini berlokasi di Pasar Besar Kota Pasuruan, Jumat 4 Maret 2022.

Warga Kota Pasuruan baik pedagang maupun masyarakat mengantre untuk mendapatkan minyak goreng dengan membawa fotokopi KTP, kupon, dan jeriken untuk bisa membeli minyak goreng curah dengan harga 11.700 per liter.

Petugas melayani dan mengecek identitas dan kupon diserahkan langsung oleh petugas dari Disperindag Kota Pasuruan. Setiap orang mendapat jatah dari 5-20 kilogram minyak goreng.  Dalam peninjauan Khofifah menyampaikan Tadi malam saya melepas distribusi 3.500 ton minyak goreng ke 17 kabupaten dan kota se-Jatim.

“Insya Allah tanggal 9 Maret 2022 datang lagi 4.000 ton sehingga minyak goreng di pasaran terpenuhi,” harapnya.

Khofifah juga berpesan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Jawa Timur agar terus mengontrol harga, mengawasi ketersediaan dan melakukan operasi minyak goreng. Selain itu, Khofifah juga memantau harga daging sapi yang masih stabil, tetapi ada kenaikan pada harga bumbu dapur seperti cabai rawit, cabai keriting, dan bawang merah.

Menurut Khofifah jelang Ramadhan, pemerintah berupaya seluruh komoditas bisa tetap stabil misalnya minyak goreng. Pemprov Jatim sampai saat ini mengatur distribusi minyak goreng di pasar tradisional.

“Dua puluh tujuh hari lagi kita memasuki bulan Ramadhan, yang menjadi kebutuhan masyarakat hendaknya seluruh Bupati dan Walikota di Jawa Timur untuk sama-sama mengontrol,” ujarnya.

Kemudian yang menjadi perhatian Khofifah harga tahu dan tempe, yang disebabkan dampak dari suplai kedelai dari luar negeri yang berkurang. Khofifah juga menyampaikan sudah mengkomunikasikan usulan ke pusat agar pemenuhan kedelai bisa dipenuhi Pemerintah.

Menurut Khofifah, Pemerintah Pusat harus serius mengganti impor dengan melakukan penanaman kedelai.

“Kalau kedelai untuk Jawa Timur sekitar 85 persen masih impor, sekarang disiapkan Food Estate di Kalimantan Tengah yang bisa menanam dengan jenis tanaman yang sama sepanjang tahun maka kami minta ada kontribusi untuk menanam kedelai secara berkelanjutan,” pungkasnya.