Ansor Desak Indentifikasi Kader HTI di Lembaga Pemerintah

Jakarta: Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas terus mendesak pemerintah untuk melakukan indentifikasi terkait kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di lembaga pemerintahan. Hal ini dianggap penting untuk mencegah dampak sosial dan politik dari pembubaran HTI.

"Bagi pemerintah, bagaimana sekarang pemerintah ini mampu mencari, mengidentifikasi kader-kader HTI yang selama ini kami sinyalemen sudah masuk ke lembaga pemerintah, bahkan ke lembaga pertahanan," terangnya, Senin (8/5). 

Pada siang tadi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengumumkan rencana pemerintah untuk membubarkan HTI melalui proses hukum. Karena organisasi tersebut dianggapnya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. “Kami akan menggunakan langkah-langkah hukum dalam proses pembubaran HTI,” kata Wiranto.

Yaqut mengatakan selain peran pemerintah, GP Ansor juga meminta masyarakat memperkuat hubungan sosial untuk mencegah penyebaran paham radikal. Ia mengatakan, perkembangan HTI sejak didirikan pada 2006 lalu terjadi akibat lemahnya kerekatan sosial warga Indonesia. Padahal, jika hubungan masyarakat kuat maka ruang gerak kader HTI akan semakin sempit.

"Kami bisa saja merangkul mereka pelan-pelan, tapi harus dibubarkan dulu sebagai syarat proses persuasif dilakukan. Jadi sudah benar apa yg dilakukan pemerintah. Bubarkan dulu (HTI) baru kami akan lakukan langkah persuasif," tegasnya. (rs)