GM FKPPI Jatim Larang Atribut Organisasi untuk Politik Praktis

Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI/Polri (GM FKPPI) Jatim melarang seluruh anggotanya melakukan memakai atribut organisasi GM FKPPI untuk politik praktis. Larangan tegas ini sesuai arahan dari Panglima TNI dan arahan Ketua Umum Pengurus Pusat GM FKPPI.

"Arahan Panglima TNI dan Ketum GM FKPPI sudah jelas, bahwa semua anggota GM FKPPI dilarang menggunakan atribut dan simbol-simbol atau mengatasnamakan organisasi untuk dukung-mendukung calon dalam Pilkada. Secara organisasi kita harus netral, dan GM FKPPI Jatim siap melaksanakan arahan Panglima TNI dan Ketum PP GM FKPPI," kata Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, Jumat 16 Oktober 2020.

Menurut Didik, arahan dari Panglima TNI agar tidak terlibat dalam politik praktis menggunakan atribut organasi tidak hanya berlaku bagi GM FKPPI saja. Tapi juga seluruh organisasi yang tergabung dalam Keluarga Besar TNI (KBT), yakni; PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, KB FKPPI, HIPAKAD, PPM, PERIP, PIVERI, Paguyuban Purnawirawan Kowad, Dharma Pertiwi, IKKT Pragati Wira Anggini, Persit KCK, PIA Ardhya Garini dan Jalasenastri, seperti tertuang di Surat Nomor B/424/X/2020  tanggal 9 Oktober yang ditanda tangani Asisten Teritorial  Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Madsuni.

"Panglima TNI juga memerintahkan organisasi KBT memberikan pembinaan kepada anggotanya, supaya tidak ada celah untuk dipolitisasi, dimanfaatkan, disalahgunakan pihak tertentu untuk terlibat kegiatan politik praktis yang dapat merusak citra keluarga besar TNI di masyarakat," ujarnya.

Sementara dalam instruksi Ketua Umum PP GM FKPPI Dwi Rianta Soebakti, lanjut Didik, siapa pun yang melanggar aturan ini akan diberikan sanksi organisasi. "Ketum PP GM FKPPI juga meminta saat melakukan kegiatan dan konsolidasi organisasi harus menjaga nama baik dan citra KBT serta menjaga netralitas organisasi. Saya kira ini penting untuk dilakukan seluruh anggota GM FKPPI," ungkap mantan aktivis '98 Universitas Airlangga ini.

Memasuki masa Pilkada serentak 2020 ini, kata Didik, sudah sepatutnya semua elemen masyarakat menjaga situasi agar tetap aman, nyaman dan kondusif. Tujuannya agar agenda politik bisa berjalan dengan baik, tidak mengganggu perekonomian nasional yang saat ini tengah tertekan akibat pandemi Covid-19.