DPRD Jatim Nilai Ada Tekanan Kuat Pengusaha Terkait New Normal

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menduga ada tekanan kuat yang dirasakan pemerintah dari para pengusaha dalam rencana penerapan skema new normal untuk penanganan wabah corona atau Covid-19.

Ia melihat persiapan rencana penerapan new normal yang akan dilakukan ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menangani Covid-19. Walaupun sudah menerapkan skema pertama yakni kawasan Physical Distancing dan skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tak hanya itu, Pemprov Jatim sebelumnya  sudah mengantongi dana Rp2,3 dari realokasi dan refocusing anggaran di Pemprov Jatim. Namun, hal tersebut tak menampakkan adanya dampak signifikan dalam penekanan angka penyebaran Covid-19.

“Terkait penggunaan anggaran Covid-19, saya tidak tahu detilnya, tetapi sepertinya pemerintah sudah putus asa, dibuktikan dengan memperkenalkan konsep new normal,” kata Sadad kepada Ngopibareng.id, Kamis 28 Mei 2020.

Selain itu, Sadad menyampaikan, selama dua kali penerapan PSBB yang dilakukan pemerintah memberi dampak yang begitu signifikan dalam bidang perekonomian. Baik itu kalangan atas maupun kalangan menengah ke bawah.

“Saya menduga ada tekanan kuat dari pengusaha untuk menormalkan kehidupan ekonomi, karena PSBB ini yang terpukul paling parah adalah para pengusaha, apalagi usaha mereka didanai oleh kredit bank,” kata Sadad.

Dengan adanya rencana penerapan new normal, masyarakat diminta untuk membangun kemandirian menangkal penyebaran Covid-19 karena tidak akan ada dukungan dari pemerintah seperti sebelumnya. Utamanya dalam hal pangan.

Menurutnya alumnus Pondok Pesantren Sidogiri itu, saat ini masyarakat harus memanfaatkan lahan yang ada untuk memproduksi bahan pangan yang dapat dikonsumsi sendiri.

“New normal berarti kita harus berdamai dengan ketidaknormalan ini. Rumah sakit berhenti menerima pasien, mobilisasi masyarakat tak terpantau meski diterapkan PSBB, bansos tidak tepat sasaran, itu semua adalah situasi yang tak normal, namun kita dipaksa untuk menganggapnya normal,” katanya.

“New normal artinya berhentilah berharap pada pemerintah. Maka, ini saatnya masyarakat membangun kemandirian dengan bekal gotong royong,” katanya.