Gerindra: Ada yang Sengaja Obok-obok Koalisi Prabowo-Sandi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, ada orang yang sengaja ingin membuat gaduh dalam partai koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo-Sandi. Tujuannya jelas untuk merusak konsentrasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 yang sedang berupaya membongkar dugaan kecuranga di pemilihan presiden 2019.

Perusakan dilakukan dari luar maupun dari dalam. Dari luar, dillakukan dengan cara membangun opini negatif untuk pendukung pasangan calon 02. Seakan akan pendukung 02 adalah kumpulan Islam radikal, anti Pancasila dan tempat berkumpulnya para pembohong dan mulut besar.

"Dengan opini negatif yang mereka bangun lewat media tersebut, diharapkan empati rakyat kepada Prabowo Sandi akan hilang," kata Ahmad Muzani, kepada Ngopibareng.id, Selasa 11 Juni 2019.

Sedang penghancuran dari dalam, dilakukan dengan cara nengadu domba dan saling serang sesama partai koalisi, melampui kebijakan yang digariskan Prabowo-Sandi.

Menurut Sekjen Gerindra, manuver jahat ini mencerminkan ada rasa takut dari pihak yang telah mengklaim sebagai pemenang berdasarkan keputusan KPU.

"Kalau Jokowi-Ma'ruf merasa menang tanpa kecurangan, tidak perlu takut terhadap langkah konstitusional yang kami tempuh melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Jangan menggertak para pendukung Prabowo dengan tuduhan makar," kata Ahmad Muzani.

Menanggapi pernyataan Sekjen Gerindra ini, wakil ketua Tim Kampanye Nasiona (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Asrul Sani, menuding balik kubu Prabowo yang ingin membuat negeri ini gaduh. Dituding begitu, karena kubu Prabowo-Sandi dianggap tidak mau mengakui kekalahannya di Pilpres 2019. Caranya dengan menebarkan tudingan kesalahan kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Lihat berapa pendukung Prabowo yang ditangkap Polisi dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan makar, pemilikan senjata ilegal dan yang menyebarkan hoax. Lalu bandingkan dengan kubu Jokowi-Ma'ruf, apa ada yang ditangkap polisi karena melakukan pelanggaran hukum seprti itu," tanya Sekjen PPP tersebut. (asm)