Inflasi Jatim Naik 0,72 Persen

Upaya pemulihan ekonomi terus digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah masa pandemi virus corona atau Covid-19. Berbagai program baik dari tingkat pusat, maupun provinsi juga terus digencarkan sebagai rangka menopang ekonomi agar tidak jatuh terlalu dalam.

Kini Pemprov Jatim menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 3 Oktober 2020.

“Tidak hanya pengendalian inflasi tapi juga menjaga kemampuan daya beli masyarakat, tidak hanya sekedar supply and demand," terang Khofifah.

Menurutnya, gelaran ini sangat penting karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur terjadi kenaikan deflasi sebesar 0,02 persen dari 103,96 per bulan Septembet 2020 menjadi 103,94 persen di bulan Oktober.

Peningkatan deflasi ini terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya sebagian indeks kelompok pengeluaran. Sementara itu, terjadi pula peningkatan inflasi sebesar 0,72 persen dari bulan Oktober 2019 ke Oktober 2020 atau setara 1,39 persen.

Khofifah mengatakan, sudah ada formula yang akan dijalankan dalam rangka penanganan inflasi ini dengan memanfaatkan BUMD sebagai perantara penawaran dan permintaan dengan beberapa koperasi. Penugasan ini diharapkan dapat membantu para pelaku ekonomi dibidang perdagangan bisa mendapat hasil yang lebih baik.

“Bagaimana menyiapkan strukstus lebih kuat dan proses lebih fundamental seperti resi gudang. Oleh karena itu tadi kita saksikan penandatanganan MoU penugasan pada PT JGU (Jatim Grha Utama) untuk menjadi intermediatori supply demand pada komoditas strategis,” ungkapnya.

Selain itu, Khofifah meminta agar BUMD, dinas terkait di kabupaten/kota, serta pelaku usaha agar dapat rutin berkomunikasi melakukan penajaman upaya-upaya perbaikan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional Bank Indonesia Wilayah Jatim Divi Ahmad Johansyah menyampaikan apresiasi dan berharap segera terealisirnya berbagai inovasi seperti resi gudang maupun pembentukan BUMD pangan serta lainnya.

"Agar kita bisa membuat suatu rantai logistik distribusi yang efisien di Jatim. Karena Jatim juga merupakan penyumbang rantai distribusi di daerah lain," kata Divi.

Selain itu, ia juga mengapresiasi adanya Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PPDR) yang terintegrasi dengan sistem IT dinilai sangat efektif mengatasi kelangkaan pasokan.