Gara-gara Ade Armando, Kantor PSI Jogja Digeruduk Massa

Massa menggeruduk Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Miliran, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta pada Senin 4 Desember 2023. Massa yang mengenakan pakaian adat Jawa menyatakan kekecewaan atas pernyataan politisi Ade Armando, soal politik dinasti.

Puluhan massa yang mengatasnamakan Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) berorasi dan membawa poster. Poster bergambar Ade Armando yang wajahnya disilang warna kuning juga disertai dengan beberapa pesan. Di antaranya bertuliskan “Menghinda Sejarah Yogyakarta adalah Menghina Kemerdekaan Indonesia”. TangkapAdeArmando.

Puluhan massa ini awalnya tak diizinkan menggelar aksi demo di depan Kantor PSI Yogyakarta. Massa sempat tertahan oleh barikade polisi.Tetapi setelah berembuk, polisi mengizinkan massa menggelar aksi di depan partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep itu.

Peserta aksi menyatakan, pernyataan Ade Armando adalah pernyataan dari kader PSI.”Sosok Ade Armando tak bisa dipisahkan dengan induknya yaitu PSI,” ujar Widihasto, salah satu yang ikut aksi demo.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan terkait sanksi untuk Ade Armando, masih dilakukan pembahasan dalam internal partai, namun sudah ada teguran keras dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

“Masih dirapatkan (sanksinya), tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," kata Grace di Kota Malang, Jawa Timur dikutip Antara, Senin 4 Desember 2023.

Terkait politik Identitas, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X  menanggapi pernyataan politisi PSI Ade Armando terkait politik dinasti di Yogyakarta.

Menurut Sultan bahwa persoalan tersebut sudah diatur dalam UU Keistimewaan Yogyakarta. "Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja," ujar Sultan kepada awak media pada Senin, 4 Desember 2023.

"Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," paparnya.