Ganjar Minta Demak Segera Batasi Kegiatan Masyarakat

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Bupati Demak, M Natsir segera mengambil tindakan percepatan penanganan COVID-19. Ganjar meminta Natsir mengambil kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) usai daerah tersebut dinyatakan sebagai zona merah.

Hal itu disampaikan Ganjar kepada Natsir saat keduanya bertemu di ruang kerja Gubernur Jateng, Rabu, 17 Juni 2020. Natsir mengajak jajarannya bertemu Ganjar untuk meminta petunjuk percepatan penanganan COVID-19.

"Bupati Demak bagus, dia responsif. Setelah saya omongkan bahwa Demak zona merah, beliau langsung minta ketemu saya. Hari ini ketemu, saya sampaikan memang harus ada tindakan khusus di Demak. Maka saya minta bupati membuat PKM sebagai dasar percepatan penanganan covid di sana," kata Ganjar.

Ganjar meminta Natsir segera merapatkan hal itu bersama jajaran gugus tugas dan forkompimda Demak. Dengan PKM itu, maka Demak memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan-tindakan untuk merespon hal ini.

"Misalnya melakukan pengaturan penataan tempat publik seperti pasar, pembatasan jam malam, larangan _Car Free Day_ (CFD), pembatalan kerumunan dan lainnya. Kalau PKM diambil, itu bisa jadi dasar hukum sehingga lebih cepat," terangnya.

Kepada Natsir, Ganjar meminta agar tidak resah dan takut dengan naiknya grafik penyebaran COVID-19 di sana. Sebab, naiknya grafik itu dikarenakan adanya tracing yang ketat, dengan masifnya rapid test dan PCR.

"Ini justru bagus, dari pada daerahnya kuning atau hijau, tapi ternyata tidak ada pengecekan. Tidak usah takut dengan kurva yang naiknya tinggi, justru dengan begitu bisa ada tindakan untuk merespon lebih cepat," tegasnya.

Selain kepada Demak, Ganjar juga meminta daerah lain yang masuk zona merah atau yang menjadi perhatian seperti Kabupaten Magelang, Temanggung dan Kendal untuk mengambil tindakan serupa. Mereka yang belum mengambil kebijakan terkait pembatasan masyarakat, diminta segera melakukan.

"Magelang dan Temanggung sudah saya ajak bicara soal ini, tinggal Kendal yang belum. Mudah-mudahan daerah-daerah itu bisa mengambil tindakan yang sama," tegasnya.

Begitu ada indikasi kasus naik drastis, Ganjar meminta daerah-daerah itu segera mengambil kebijakan pembatasan. Apakah mau menerapkan PKM atau bahkan PSBB juga boleh saja.

"Mau PKM atau PSBB silahkan saja, tinggal melihat tingkat kedaruratannya seperti apa. Tapi kalau masih bisa dikendalikan dengan PKM, silahkan. Kan urutannya ada, setelah PKM kemudian PSBB dan seterusnya juga bisa," ucapnya.

Ganjar juga meminta seluruh daerah di Jateng untuk gencar melakukan tracing. Pengecekan dengan rapid test massal atau bahkan swab harus dilakukan.

"Kalau masih ada anggaran untuk kesehatan, rapid test, PCR dan lainnya tolong segera dibelanjakan. Kenapa begitu, agar penanganan COVID-19 di semua daerah Jateng semakin terukur," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Demak, M Natsir mengatakan siap menindaklanjuti perintah Ganjar. Ia akan segera menggelar rapat bersama gugus tugas dan jajaran forkompimda untuk pengambilan kebijakan itu.

"Akan segera kami rapatkan, tadi juga diminta pak Gubernur untuk belajar pada Kota Semarang, akan kami lakukan secepatnya," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada tiga daerah di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori merah. Ketiganya adalah Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Magelang. Selain itu, ada dua daerah yang menjadi perhatian karena grafik kasus positif COVID-19 yang terus naik, yakni Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung.

Dilansir dari laman corona.jatengprov.go.id, jumlah kasus positif COVID-19 di Demak pada Rabu, 17 Juni 2020 sebanyak 65 orang. Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) juga cukup tinggi, yakni sebanyak 74 orang.