Ganjar Minta ASN Ikut Urunan Bantu Anggaran Corona

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan bukan persoalan besaran nominal atau persentase saat mengusulkan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara kepada Pemerintah Pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis, 30 April 2020 kemarin. Di masa pagebluk ini, menurut Ganjar salah satu kekuatan besar yang dimiliki negara ini mesti turun gunung, yaitu para ASN.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan merelokasi dan merealokasi anggaran untuk penanganan agar semakin banyak masyarakat diselamatkan. Bahkan di level provinsi, anggaran sebesar Rp 2,2 triliun dialokasikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Apakah itu cukup? Sementara sampai saat belum satu pakar pun yang bisa memastikan berakhirnya pagebluk COVID-19 ini.

"Saya khawatir, yang diprediksi Juni akan selesai, justru di Jateng baru sampai puncak, apalagi seperti yang disampaikan Pak Yuri dari Gugus Tugas, Semarang bisa jadi epicentrum baru. Karena transmisi lokal telah terjadi," kata Ganjar, Sabtu, 2 Mei 2020.

Ganjar mengatakan semua pihak mesti turun tangan untuk menambal kemungkinan kekurangan dalam penanganan COVID-19, dari sisi anggaran salah satunya. Karena untuk skala nasional dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Sebagai gambaran, untuk sekelas Jawa Tengah saja, Ganjar harus menyisir anggaran sebesar Rp 2,2 triliun. Ganjar menilai salah satu kekuatan yang bisa memberi kontribusi sangat besar pada sisi itu adalah Aparatur Sipil Negara.

"Kemarin di Musrenbang saya usulkan agar ada pemotongan gaji atau pendapatan yang bisa kita berikan kepada rakyat. Nah bagaimana sensitivitas bisa kita berikan dalam kondisi seperti ini?" kata Ganjar.

Sebenarnya yang Ganjar harapkan dari pemotongan gaji ASN adalah spirit berbagi saat negara dalam kondisi krisis. Makanya dalam Musrenbang tersebut, untuk pemotongan pendapatan Ganjar mengambil contoh ASN golongan tiga. Dengan penyebutan contoh tersebut, Ganjar berharap seluruh ASN apapun golongan dan jabatannya terketuk untuk berempati lebih.

"Sebenarnya bukan soal golongannya, bukan persentasenya. Kalaulah soal gradual bisa dilakukan, dimulai saja dari pejabatnya dulu. Maka tadi ada yang nanya, gubernur berani tidak gajinya dipotong 85 persen. Maaf, untuk gaji tidak pernah saya ambil sejak 2013, saya kembalikan," kata Ganjar.

Bahkan Ganjar menegaskan jangankan sekadar gaji, seluruh pendapatnya pun siap dipotong untuk penanganan COVID-19. Asumsi Ganjar, jika seluruh kepala daerah, bahkan sampai pusat juga punya komitmen seperti itu pasti akan memberi energi positif pada penanganan COVID-19 dan akan diikuti oleh jajarannya. Ganjar mengatakan dengan langkah demikian betapa banyak kebutuhan masyarakat yang bisa tercukupi.

"Ini untuk menunjukkan komitmen, tidak perlulah kita bicara satu tahun, tapi satu bulan, dua atau tiga bulan itu sudah bagus kita untuk mengkontribusikan itu. Maka problem yang ada dimasyarakat bisa diinsert dengan rasa kemanusiaan dan persatuan yang kita miliki, maka masyarakat bisa merasakan kita hadir." katanya.

Meski ada yang sepakat, Ganjar pun tidak memungkiri ada sebagian pihak yang menolak usulannya tersebut. Pemerintah Pusat pun juga belum memberi tanggapan untuk hal itu. Tapi karena sebagai masukan, Ganjar berharap usulan itu dipertimbangkan betul-betul agar jadi pemicu semangat untuk berempati dalam kondisi yang unpredictable.

"Empati intinya. Dan kita tunjukkan profesionalisme. Jangan lagi nanti bicara soal distribusi yang repot. Kan yang ngurus data kita, tugas dan kerjaan kita. Maka ayo tunjukkan itu. Kita tunjukkan bahwa ya kita profesional. Artinya sensitivitas ini mesti kita bangun sebagai anak-anak bangsa secara bersama-sama," katanya.