Ganjar: Kota Layak Anak Jangan Hanya Predikat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kasus perundungan anak yang terjadi di Purworejo menjadi momentum bagi semua pihak untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi anak. 

Menurutnya, maraknya perundungan dan kekerasan terhadap anak membuktikan bahwa predikat kota layak anak (KLA) tidak menjamin anak-anak bisa hidup dengan nyaman. Maka Ganjar berharap daerah yang sudah menyandang predikat kota layak anak lantas berbangga pada pencapaian. Sebaliknya, dia ingin pemerintah daerah benar-benar mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman untuk anak.

"Predikat Kota Layak Anak itu harus diseriusi, tidak hanya statemen dan regulasi, tapi sampai pada implementasi. KLA harus menjadi tempat anak-anak bisa benar-benar merasakan nyaman, tanpa merasa was-was dan mereka bisa melakukan aktifvitas dengan menyenangkan," kata Ganjar dalam acara Rapat Koordinasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng di MG Setos Semarang, Rabu, 26 Februari 2020.

Pengawasan terhadap anak, lanjut Ganjar, sampai saat ini dirasa belum optimal. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak, baik akademisi, tokoh masyarakat, kelompok peduli anak dan pihak lainnya, untuk bahu-membahu melakukan pendampingan.

"Pengawasan harus serius. Kejadian bullying di Purworejo menjadi momentum kita untuk melakukan evaluasi bersama dan menyeluruh. Semua harus dilibatkan agar layak anak itu betul-betul dapat dirasakan dalam suasana kebatinan anak-anak. Mereka nyaman dan mengatakan ‘ya, inilah tempat saya, saya tidak pernah merasa was-was dan bisa beraktivitas dengan baik’" tandasnya.

Kepala DP3AP2KB Jateng Retno Sudewi mengatakan, sebanyak 32 kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah berpredikat Kota Layak Anak. Hanya tiga daerah yang belum berpredikat KLA, yakni Purbalingga, Wonogiri dan Banjarnegara.

Retno menyatakan dalam waktu dekat pihaknya juga akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

"Kami akan terus mendorong daerah-daerah itu agar segera berpredikat KLA dan juga akan terus melakukan evaluasi agar KLA dapat menjamin semua anak bisa bahagia," kata Retno.