Menko PMK: Kegagalan Jatim Turunkan Kurva Jadi Beban Nasional
Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyebut, Jawa Timur menjadi beban nasional dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
Dari evaluasi yang dilakukan bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat, Jatim telah gagal memenuhi target dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang meminta agar dapat menekan kasus dalam dua minggu sejak kunjungan kerjanya ke Jatim.
“Sebagaimana ditargetkan bapak presiden dalam dua minggu harus ada perubahan di Jawa Timur. Kita sudah evaluasi memang harus saya akui secara jujur hasil belum menggembirakan, karena itu kita harus kerja keras,” kata Muhadjir usai melakukan supervisi di RS Lapangan Kogabwilhan II, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis 16 Juli 2020.
Berdasar data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim per 15 Juli 2020 tercatat ada penambahan 284 kasus yang membuat total terbaru sebanyak 17.370 kasus konfirmasi.
Muhadjir juga menambahkan, angka vatalitas Jatim juga masih sangat tinggi bahkan tertinggi secara nasional.
Hampir 90 persen meninggal bukan karena langsung Covid-19 tapi ada penyakit yang dibawa, apalagi yang komplikasi. Jadi, orang yang memiliki penyakit bawaan perlu dilindungi dari penularan corona.
"Kalau ini bisa dilaksanakan, insya Allah Jawa Timur bisa teratasi, karena tingkat kerumitan menangani Covid-19 Jatim sangat tinggi. Saya selalu mengatakan, kalau (masalah covid) di Jawa Timur bisa diatasi maka 50 persen urusan covid nasional bisa diselesaikan. Jadi, beban pusat terhadap Covid secara nasional 50 persen berada di Jatim,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Karena itu, ia meminta pemerintah agar lebih serius lagi dalam penanganan. Tak hanya itu, pemerintah pusat akan membantu segala keperluan yang dibutuhkan Jatim untuk menekan kasus.