Gaduh Minyak Goreng, DPR Pertanyakan Kerja Kemendag

Komisi IV DPR mempertanyakan kinerja Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan jajarannya soal gaduh minyak goreng. Kegaduhan ini sengaja diciptakan pemerintah untuk pengalihan isu, atau Menteri Perdagangan yang sudah tidak punya nyali menghadapi para pemain minyak goreng.

Ketika pemerintah membuat kebijakan minyak goreng kemasan satu harga yakni Rp14.000 per liter, minyak goreng langsung hilang. Untuk memperolehnya masyarakat harus antre, bahkan ada yang semaput dan meninggal.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam mengibaratkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) seperti macan ompong. "Kami lihat Kementerian Perdagangan ini seperti macan ompong, tidak ada harga dirinya bukan hanya dimata rakyat tapi dimata produsen minyak goreng," kata Anam dalam rapat kerja bersama menteri perdagangan, Kamis 17 Maret 2022.

Ia menilai sejak Januari hingga saat ini Lutfi sudah mengeluarkan enam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Namun, tidak ada satu pun yang berimplikasi positif bagi kesejahteraan rakyat soal minyak goreng. "Kami melihat Kementerian Perdagangan gagal dalam memproteksi rakyat kita dari persoalan komoditas salah satunya minyak goreng," kata Anam.

Selain itu, ia juga menyebut Lutfi malah merepotkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) alih-alih membantunya. Sebab, Jokowi sampai turun tangan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng.

"Pak menteri, jadi menteri ini adalah pembantu presiden, bukan justru dengan situasi ini pak menteri merepotkan presiden sampai beliau turun tangan bagaimana menyelesaikan persoalan ini," kata dia.

Anam menilai upaya yang telah dilakukan oleh Lutfi beserta jajarannya untuk mengurai masalah minyak goreng malah membebani rakyat.

"Terima kasih banyak karena Pak Menteri telah melengkapi penderitaan rakyat. Kalau kemarin dua tahun dihantam situasi pandemi Covid-19, sekarang mau mulai berdiri malah disikat dengan urusan komoditas," ungkapnya.

Anam juga menegaskan pihaknya tidak lagi percaya dengan Lutfi. Sebab, sebelumnya Lutfi berjanji akan menyelesaikan polemik minyak goreng dengan cepat, namun sampai saat ini permasalahan masih berlarut-larut.

"Dulu awal-awal sampai terakhir kemarin kami berusaha untuk percaya sama pak menteri ketika rapat bulan lalu, disampaikan empat hari ini akan selesai persoalan minyak goreng. Nyatanya sampai berbulan-bulan tidak selesai, artinya harapan kami kali ini tidak percaya, bapak bisa kembalikan kepercayaan publik," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Lutfi sempat meminta maaf karena tidak menghadiri dua undangan rapat yang disampaikan anggota dewan beberapa waktu lalu. Ia beralasan kedua rapat tersebut bertabrakan dengan jadwal kunjungan kerja ke daerah dan rapat untuk membahas minyak goreng di istana.

Lutfi juga membeberkan kecurigaannya akan praktik mafia minyak goreng di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sebab, berdasarkan data yang ia pegang, pasokan minyak goreng di ketiga daerah tersebut melimpah.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan harga minyak goreng yang tengah melambung seiring kenaikan harga minyak sawit mentah.

Terakhir, pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah menjadi Rp14 ribu per liter yang disertai dengan subsidi. Tak hanya itu, pemerintah juga melepas harga minyak goreng kemasan sesuai nilai keekonomiannya.