THL, Gabungan LSM Ancam Gugat Class Action Pemkab Banyuwangi
Gabungan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan hearing (dengar pendapat) terkait pemberhentian Tenaga Harian Lepas (THL) akan mengambil langkah hukum. Para LSM akan melakukan gugatan class action jika Pemkab Banyuwangi tidak segera mempekerjakan kembali THL yang dipecat.
Koordinator LSM Peduli Pemecatan THL, Amrullah, menyatakan, pemecatan 331 THL yang dilakukan Pemkab Banyuwangi ini sangat menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan tidak patut untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, jika Pemkab Banyuwangi tidak segera mempekerjakan kembali THL yang diberhentikan gabungan LSM yang melakukan hearing akan mengambil langkah hukum.
“Maka dari itu kami bersama kawan-kawan bersama lembaga seluruh Banyuwangi, kalau minggu depan THL tidak dipekerjakan kembali kami akan melakukan gugatan class action,” tegasnya usai mengikuti hearing di DPRD Banyuwangi.
Koordinator LSM yang juga pengacara ini menegaskan, class action ini merupakan satu-satunya cara untuk menguji keabsahan dari pemecatan para THL tersebut. Oleh karena itu, kata Dia, pihaknya meminta Pemerintah Daerah untuk mempekerjakan para THL itu kembali dalam waktu satu minggu ini.
“Kalau tidak, kita Rabu depan akan class action,” tegasnya.
Tidak tanggung-tanggung, Amrullah mengaku sudah menyiapkan sekitar seratur pengacara untuk membantu mengawal proses class action tersebut. Dia menambahkan, para THL yang diberhentikan itu ada yang sudah bekerja puluhan tahun.
Seharusnya, kata Amrullah, persoalan ini tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan. Di mana dalam Undang- undang Ketenagakerjaan, dengan masa kerja selama itu tidak boleh memperpanjang kontrak setiap tahun.
“Secara hukum tidak boleh. Undang-undang Ketenagakerjaan tidak boleh seperti itu,” ujarnya.
Tidak hanya itu, selama ini para tenaga THL ini hanya mendapatkan gaji di bawah upah minimal Kabupaten Banyuwangi yakni sekitar Rp1.250.000. Gaji yang diterima THL ini juga sering telat pembayarannya.
“Ini diberhentikan di masa pandemi,” pungkasnya.