Freeport Ancam Pemerintah Indonesia

Papua: Freeport McMoran Cooper & Gold Inc. menyatakan bahwa perusahaan memberi waktu kepada pemerintah Indonesia selama 120 hari ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK).

Chief Executive Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, waktu selama 120 hari terhitung sejak pertemuan terakhir antara PTFI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung pada Jumat lalu (17/2).

Bersamaan dengan hal ini, Adkerson membantah bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Grasberg, Papua itu tak akan melangkah ke jalur pengadilan internasional atau arbitrase dalam waktu dekat. Namun, perusahaan menyiapkan langkah arbitrase bila dalam 120 hari ke depan tak dapat memecahkan perbedaan dengan pemerintah.

"Jadi, hari ini Freeport tidak melaporkan arbitrase tapi kita memulai proses untuk melakukan arbitrase. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan itu dengan pemerintah," ujar Adkerson saat konferensi pers yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2).

Pengajuan arbitrase, lanjut Adkerson, layak ditempuh oleh perusahaan karena menilai bahwa pemerintah Indonesia tak konsisten dalam menjalankan aturan hukum yang telah dibuatnya sendiri, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

PTFI bersikukuh bahwa pemerintah tak dapat mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi ketentuan berdasarkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena berdasarkan UU Minerba, KK tetap sah berlaku selama jangka waktunya.

Di samping itu, PTFI menegaskan bahwa perusahaan tak bisa mengubah ketentuan hukum usaha yang telah disepakati oleh PTFI dan pemerintah dengan alasan menjaga keberlangsungan investasi, pengoperasian, dan pengerjaan tenaga kerja.

"Kami tidak dapat melepaskan hak-hak yang diberikan KK yang merupakan dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang dari perusahaan kami dan vital terhadap kepentingan jangka panjang para pekerja dan para pemegang saham kami," kata Adkerson.

Belum lagi, kata Adkerson, pemerintah sebenarnya telah memberikan jaminan terkait penjanjian investasi yang disepakati bersama bahwa PTFI dan pemerintah akan menjalankan ketentuan KK. Adapun jaminan yang dimaksud merupakan surat jaminan dari Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said, yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2015 silam. (frd)