PKB Minta Pemkot Surabaya Tak Abaikan Pesantren Soal Covid-19

Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya Minun Latif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memfasilitasi alat kesehatan (alkes) di setiap pesantren di Surabaya. Hal itu menanggapi dari rencana New Normal pesantren di tengah pandemi Covid-19 di kota Pahlawan.

"Dalam kondisi penanganan Covid-19 ini Pemerintah kota diharapkan bisa membantu kelangsungan alkes pesantren itu sendiri. Kalo santri sudah dianjurkan masuk tapi tidak ada income dari luar saya meminta kepada Pemerintah kota untuk membantu pesantren tersebut," ucap Minun Latif kepada Ngopibareng saat dihubungi, Rabu 3 Juni 2020.

Meskipun tidak secara penuh, lanjut Minun, minimal Pemkot bisa memberikan beberapa fasilitas seperti alat pengukur suhu dan beberapa tenaga medis untuk melakukan screening kepada santri sebelum memasuki kawasan pondok pesantren.

Tak hanya itu, Pemkot juga diminta mengadakan rapid test dan swab massal kepada para santri-santri. 

"Dalam aktivitas New Normal, tentu tidak terlepas dari fasilitas protokol kesehatan dan itu acuan yang tetap harus dijalankan oleh Pemkot," lanjut Minun.

Seperti kita ketahui, kebijakan New Normal akan dilakukan oleh Pemerintah pusat. Pesantren dinilai tak kalah memiliki resiko yang besar dalam penularan virus Covid-19 mengingat pola sosial yang ada di dalam pondok pesantren yang sangat erat, serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang biasa dilakukan oleh santri-santri di lingkungan pesantren.

Selain itu untuk para pesantren yang ada di Surabaya, Minun meminta untuk tidak lengah dari pengawasan keluar masuk santri dari luar daerah. Pondok pesantren juga diminta tidak buru-buru meminta para santri untuk segera kembali ke ponpes.

Apalagi Surabaya yang menjadi salah satu kota dengan tingkat penularan Covid-19 tinggi. 

"Jika nanti kembali ke pesantren, pihak pesantren harus menerapkan protokol kesehatan," tutupnya.