Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Dorong Peningkatan Belanja Modal di APBD 2025

Fraksi PKB DPRD Banyuwangi mendorong penambahan kuantitas belanja pembangunan melalui peningkatan belanja modal pada postur APBD tahun 2025. Sehingga belanja modal mencapai angka ideal.

Hal ini disampaikan Fraksi PKB DPRD Banyuwangi dalam pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi atas diajukannya Raperda APBD tahun 2025, Jumat, Jumat 1 November 2024. "Meski belanja pembangunan ditopang sebagian oleh DAK dan DBH, idealnya tetap belanja modal harus mencapai 30 %," jelas Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi, Arvy Rizaldy,

Salah satu solusi yang disampaikan Fraksi PKB adalah mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan aset daerah melalui kolaborasi lintas stakeholder. "Kami mendorong eksekutif lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola unit usaha daerah dengan melakukan kolaborasi dengan lintas stakeholder, organisasi dan masyarakat," terangnya.

Dengan peningkatan PAD, menurut Arvy, nantinya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan postur belanja modal dari 13,1 % menjadi 30 % di tahun 2025. Dia menyebut langkah ini tidak harus sekaligus, namun setidaknya dilakukan bertahap setiap tahunnya.

Arvy menyebut, hal itu bertujuan untuk penguatan pada sejumlah sektor di Banyuwangi yang masih dinilai lemah. Seperti pada sektor pendidikan, layanan publik, kesehatan maupun ekonomi.

Tema dalam rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025, lanjutnya, adalah penguatan ekosistem kualitas SDM yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Dengan penambahan postur belanja modal, target yang ingin dicapai itu akan ter-cover dengan maksimal.

Pihaknya menyarankan agar Pemkab Banyuwangi mulai membenahi postur APBD dengan menambahkan persentase pada belanja modal. Sebagai wujud keberpihakan anggaran pada pelayanan publik. “Masyarakat tidak hanya dipaksa memperkuat PAD melalui pajak dan retribusi daerah, namun juga dilayani kebutuhannya secara jelas dan skala prioritas," tegasnya.

Arvy mencontohkan, sektor pendidikan di Banyuwangi yang masih butuh sentuhan serius. Sebab anggaran wajib pendidikan yang mencapai 20% dari APBD banyak terfokus pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang besar. Substansi pengembangan SDM pendidikan hanya sekitar 10%.

"Investasi SDM harus menjadi prioritas serius. Kita sedang menghadapi tantangan global dan target Indonesia emas 2045. Anggaran pendidikan tidak boleh hanya untuk sekolah negeri, melainkan harus holistik menyentuh swasta dan madrasah," katanya.

Pada sektor kesehatan Arvy menyoroti cakupan umum kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) di Banyuwangi saat ini yang masih diangka 80 persen.

Saat ini, banyak Puskesmas di Banyuwangi yang hanya memiliki satu dokter dan harus menangani lebih dari 10 ribu pasien. Padahal idealnya satu dokter maksimal hanya bisa menangani 5 ribu pasien. "Pastinya pelayanannya menjadi tidak optimal dan baik, karena nakesnya lebih sedikit dibanding pasiennya. Mendatang UHC di Banyuwangi harus diupayakan setara nasional 98% ," ujarnya.