Fraksi Gerindra Bondowoso: Aneh, Covid Melandai PAD Malah Melorot

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Bondowoso 2022 mendapat sorotan Fraksi Gerindra DPRD setempat. Itu karena, realisasinya menurun hingga sekitar Rp 42 miliar dibandingkan PAD dalam APBD Bondowoso 2021.

Sorotan Fraksi Gerindra terucap dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Pertanggungjawaban Bupati Bondowoso atas Pelaksanaan APBD 2022, Kamis 22 Juni 2023 malam. Rapat paripurna dipimpin Ketus DPRD Ahmad Dhafir dan dihadiri Bupati Bondowoso Salwa Arifin, Kepala OPD Pemkab, dan anggota DPRD setempat.

"PAD Bondowoso 2020 sekitar Rp212 miliar lebih dan PAD 2021 naik menjadi Rp 222 miliar lebih di saat masih Pandemi Covid-19. Sementara PAD 2022 menurun sekitar Rp 42 miliar menjadi Rp 180 miliar lebih. Semestinya naik, karena pandemi Covid-19 sudah melandai. Ini kok malah turun," kata Abdul Majid, juru bicara Fraksi Gerindra usai paripurna.

Majid -sapaan akrabnya- menerangkan, menurunnya realisasi PAD 2022 arena beberapa faktor. Di antaranya, OPD Pemkab yang bertanggung jawab tidak maksimal memanfaatkan potensi PAD. Begitu juga, Pemkab tidak ada upaya meningkatkan subjek dan objek pajak serta retribusi sebagai sumber PAD.

"Contohnya, ratusan hektar lahan tegalan dan sawah beralih fungsi menjadi perumahan, pajaknya masih PBB bukan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) yang pajaknya lebih tinggi. Potensi meningkatkan PAD, ini tidak digarap maksimal dengan alasan dana dan SDM," terangnya.

Jika kondisi seperti itu berlangsung terus, menurut Majid, sampai kapan pun PAD Bondowoso sulit meningkat atau justru menurun. Padahal, PAD menjadi penunjang kekuatan APBD di tengah pembatasan penggunaan DAU (Dana Alokasi Umum) dari pemerintah pusat.

"Tidak salah, penurunan PAD juga menjadi penyumbang defisit APBD. Karena, dari total PAD 2022, yang bisa digunakan program pembangunan sekitar Rp 42 miliar. PAD lainnya digunakan peruntukkannya. Seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD mencari sendiri PAD dan digunakan sendiri," ujar politisi Gerindra Bondowoso itu.

Majid menyarankan pemkab harus berupaya keras menggarap potensi pajak dan retribusi untuk meningkatkan realisasi PAD. Yakni, melakukan inovasi, kreativitas, dan koordinasi memaksimalkan pajak dan retribusi sebagai sumber PAD. "Jangan hanya untuk memenuhi target realisasi PAD, tapi hanya target minimalis," tandanya.