Forum Umat Islam Geruduk Bawaslu Jatim, Ini Tuntutan Mereka

Ribuan massa mengatasnamakan dirinya Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur, menggelar aksi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, di bilangan Tanggulangin, Surabaya. Mereka menuntut agar Bawaslu menindak tegas sejumlah kecurangan pemilu.

Pantauan ngopibareng.id di lokasi, massa tersebut memakai busana putih-putih, berikat kepala kalimat tauhid, dan mengacungkan poster bernada protes. Beberapa di antara massa membawa poster bertuliskan 'Gerakan Kedaulatan Rakyat' dan juga membentangkan spanduk bergambar Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Koordinator aksi, Ustaz Choirudin mengatakan dalam aksi ini pihaknya ingin menyampaikan sejumlah catatan temuan kecurangan dalam gelaran Pemilu dan Pilpres 2019.

Pemilu 2019, kata Choirudin, telah menorehkan sejumlah catatan yang memprihatinkan. Dan menjadi sejarah kelam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan kecurangan itu dilakukan begitu masif dan terstruktur.

"Kecurangan tersebut dilakukan, mulai dengan melibatkan aparat penegak hukum, BUMN, dan pegawai pemerintahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden," kata Choirudin di sela aksi, Jumat, 17 Mei 2019.

Banyaknya kecurangan yang dinilai, pihak Choirudin pun mengkategorikan sejumlah kecurangan tersebut menjadi tiga. Yakni Pra Pemilu, Pemilu, dan Pasca Pemilu. "Yang pertama pra pemilu. Adanya DPT ganda, invalid dan manipulatif. Tertangkapnya ratusan ribu amplop yang dislapkan untuk serangan fajar. Ditemukannya surat suara yang diduga sudah tercoblos ke salah satu paslon," kata dia.

Lalu yang kedua yakni saat Pemilu, Choirudin menyebut pihaknya menemukan dugaan adanya surat suara dicoblos oleh petugas yang tak netral. Kemudian adanya intimidasi saat hari pencoblosan.

"Adanya surat suara yang dicoblos oleh petugas dan kepala desa atau klebun. Banyaknya TPS yang tidak netral. Dan masyarakat yang akan mencoblos merasa
terintimidasi karena ditempatkan di rumah kepala desa yang pro salah satu paslon dan kader partai," bebernya.

Kemudian pasca pemilu, Choirudin menyebut, masyarakat mengalami penggiringan opini yang dilakukan oleh media massa, lembaga survei, dan situng KPU. Serta tak terbukanya para penyelenggara pemilu yang disebut tak mau menunjukam C1 plano dan formulir C7.

"Pasca Pemilu. Adanya penggiringan opini oleh media massa melalui pengumuman Quick Count dan Situng KPU bahwa paslon nomor 01 sudah menang. Tidak terbukanya penyelenggara pemilu dengan tidak menempelkan C1 plano, dan tidak terbukanya petugas KPU dengan menolak membuka formulir C7 untuk melihat ada tidaknya penggelembungan suara," ungkap Choirudin.

Belum lagi, lanjut Choirudin, adanya keluarga yang harus kehilangan orang tua dan sanak keluarga. Lebih dari 600 petugas penyelenggara Pemilu wafat. Dan lebih dari 3000 orang lainnya dirawat.

Pantauan di lokasi beberapa perwakilan massa aksi kini tengah bertemu dengan Komisioner Bawaslu Jatim, di dalam kantor, untuk melakukan dialog dan mediasi. 

Pernyataan sikap FUI Jatim sebagai berikut:
 
1. Menolak ditetapkannya Presiden-wakil Presiden periode 2019-2024, yang dihasilkan dari kecurangan dan manipulasi suara rakyat.

2. Menuntut dibentuknya Tim Pencari Fakta atas wafatnya ratusan penyelenggara pemilu, agar di masa depan kejadian ini tidak terulang lagi.

3. Hentikan upaya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis yang berbeda pandangan dengan Pemerintah.

4. Menuntut dibatalkannya MOU terkait proyek 0BOR (One Belt One Road) di Indonesia, yang berpotensi memperlemah kedaulatam ekonomi dan politik RI. (frd)