Fakta Kades se-Indonesia Deklarasikan Dukung Jokowi 3 Periode
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo melanjutkan masa kepemimpinannya menjadi tiga periode. Dukungan tersebut dilontarkan pada perhelatan pembukaan silaturahmi nasional Apdesi di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 Maret 2022. Melansir berbagai sumber berikut faktanya.
Lima Tuntutan Dikabulkan
Melansir suara.com, alasan Apdesi mendukung Jokowi tiga periode karena presiden mengabulkan lima tuntutan yang disampaikan para kepala desa. Antara lain pencairan gaji kepala desa itu setiap bulan, penambahan dana operasional sebesar tiga persen dari dana desa, pengubahan stempel desa, penyederhanaan proses pencairan surat pertanggungjawaban (SPJ), dan diskresi BLT desa.
Tuntutan itu langsung disampaikan Ketua Umum Apdesi Surtawijaya. Hal tersebut dimintanya karena selama ini para kepala desa selalu 'gajian' setiap tiga bulan sekali bahkan lebih. Sementara, Jokowi yang mendengar tuntutan itu langsung mengabulkannya.
Merasa Berhutang
Karena lima tuntutannya sudah dikabulkan, Apdesi merasa memiliki hutang kepada Jokowi. Karenanya Apdesi menyebut harus memberikan timbal balik dari apa yang sudah dilakukan Jokowi tersebut. Oleh karenanya, kepala desa seluruh Indonesia kompak mendukung Jokowi tiga periode.
"Beliau peduli sama kami. Itulah harapan kita, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, tiga periode, lanjutkan," kata Surtawijaya, dikutip dari suara.com.
Kabulkan Tuntutan Kades Lainnya
Tak hanya itu, Jokowi juga mengabulkan tuntutan kepala desa lainnya. Salah satunya berasal dari Aceh. Muslim, kepala desa dari serambi Mekah itu mulanya bertanya tentang pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dirinya mengharapkan Presiden Jokowi dapat memindahkan pengelolaan taman tersebut dari Medan ke Aceh.
Usai bertanya, tiba-tiba Muslim berteriak Presiden Jokowi untuk tiga periode. "Tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak. Saya yakin Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi tiga periode, setuju?" kata Muslim diakhiri dengan teriakan. "Setujuu," balas para peserta lain.
Deklarasikan Setelah Lebaran
Tak puas dengan menyuarakan usulannya di perhelatan pembukaan silaturahmi nasional Apdesi, Apdesi berencana mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode setelah Idul fitri. Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke.
Deklarasi tersebut dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode.
"Habis lebaran kami deklarasi. Ini bukan cerita, ini fakta," kata Surtawijaya dikutip dari CNN. Sutarwijaya menyebut sebelumnya berniat menggelar deklarasi ini saat bertemu Jokowi langsung. Namun, Apdesi dilarang sejumlah Menteri. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Pelanggaran Konstitusi
Menanggapi pernyataan Apdesi, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para Kepala Desa. Masa jabatan 3 periode merupakan pelanggaran Konstitusi. “Saya hanya mengingatkan saja, kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa dalam skala pemerintahan yang terkecil yang dilantik dan disumpah dengan narasi yang sama dengan pejabat pemerintah lainnya,” kata LaNyalla, mengkutip Viva.
LaNyalla melanjutkan, salah satu isi dari naskah sumpah dalam pelantikan kepala desa, adalah sumpah atas nama Tuhan untuk mematuhi dan menjalankan Konstitusi. Serta, Peraturan Perundangan yang berlaku. “Sampai hari ini, konstitusi kita menyatakan jabatan presiden itu dua periode. Kalau mereka akan melakukan deklarasi presiden tiga periode, berarti secara sengaja melanggar sumpah dan melanggar Konstitusi,” imbuhnya.
Legalkan Otoritarianisme
Senada dengan LaNyalla, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar menyatakan hal serupa. Zainal meminta semua pihak berhati-hati terkait perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Pasalnya, jika wacana ini diputuskan, maka hanya akan melegalkan otoritarianisme di Indonesia.
“Saya mau bilang apa sebenarnya, hati-hati atau jangan sekali-sekali bermain-main dengan masa jabatan. Karena bermain-main dengan masa jabatan melanggar prinsip konstitusionalisme, melanggar juga prinsip demokrasi. Itu yang membuat seringkali masuk ke arah otoritarianisme,” ujar Zainal.
Pihak-pihak yang menginginkan otoritarianisme, kata dia, bakal menempuh berbagai cara. “Dengan cara mengubah UUD, mengubah sistem pemerintahan, bahkan ujungnya terakhir membuatnya jadi Presiden seumur hidup,” katanya.
Warganet Geger
Aksi Apdesi yang mengusulkan wacana Jokowi 3 periode membuat warganet geger. Di media sosial Twitter tagar (#) kades menjadi topik populer dengan 2.098 lebih cuitan. Sebagian besar warganet menolak usulan tersebut.
“Kades-kades itu tidak mewakili suara rakyat di desanya. Maklum saja lah, buat jadi kades harus nyuap dulu biar kepilih. Sedih,” tulis akun @angxxx.
“Ini dibayar berapa sih kades?,” tanya pengguna @abahxxx.
“Kades dukung tiga periode gak dimarahin istrinya apa semuanya mahal? Ini pawang politik gagal menjinakkan ketua umum partai sekarang ranahnya masuk desa, waspada oey,” celetuk @dadangxxx.