Fakta BLT Minyak Goreng, Tanda Pemerintah Kalah dengan Mafia?

Pemerintah mengumumkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 100 ribu untuk tiga bulan, sejak April hingga Juni. Pengamat politik menyebut kebijakan itu sebagai bentuk pemerintah yang menyerah terhadap mafia.

BLT Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya BLT minyak goreng 2022. BLT ini akan diberikan kepada 23 juta orang peserta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.

Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan, dikutip dari kompas.com, Minggu 3 April 2022.

Tujuan BLT Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo sendiri menyebut BLT diberikan sebagai upaya menekan dampak tingginya harga minyak sawit di pasar internasional. Sehingga diharapkan, BLT ini akan meringankan beban masyarakat yang terdampak mahal dan langkanya minyak goreng.

Jokowi menyebut bansos BLT minyak goreng akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus dibayar pada April, sebesar Rp 300 ribu.

Cara Cek BLT Minyak Goreng

Penerima BLT minyak goreng bisa melakukan pemeriksaan dengan masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian mengisi kolom pertanyaan berisi identitas sebelum menekan tombol pencarian.

Jika termasuk penerima BLT, maka pada kolom BPNT 2022 akan muncul pemberitahuan dengan keterangan Ya. Untuk memeriksa BLT minyak goreng juga bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos, juga langsung bertanya ke kantor dinas sosial setempat.

Pemerintah Kalah dengan Mafia

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai jika kebijakan BLT minyak goreng adalah bentuk tidak berdayanya pemerintah atas para mafia yang mengendalikan harga.

BLT kemudian diberikan sebagai obat pereda gejolak sementara, yang tak menyembuhkan penyakit utamanya. Dia juga menilai kebijakan tersebut sebagai penyelamat wajah pemerintah yang belakangan kerap mendapatkan sorotan.

"Karena jika tak ada BLT, pemerintah akan babak belur di mata rakyat," ujar Ujang dikutip dari Tempo, Minggu, 3 April 2022.

Ujang menyebut, kebijakan BLT minyak goreng tidak tepat. Sebab, akar persoalan yang menyebabkan minyak goreng mahal adalah kelangkaan akibat ulah mafia.

Dengan Jokowi memutuskan mengeluarkan BLT, Ujang menilai secara tidak langsung pemerintah menyatakan tidak bisa mengungkap jaringan mafia tersebut.

"Jika harga minyak masih tinggi dan tak ada solusinya, sama saja negara kalah oleh mafia minyak goreng," lanjutnya.

Ia pun berharap, pemerintah bisa menormalkan harga minyak goreng, dalam tiga bulan tersebut. Sebab, setelah BLT selesai, Jokowi harus bisa menormalkan harga kebutuhan pokok itu.

Selain itu, ia juga menilai jika besaran BLT minyak goreng terlalu kecil dibanding naiknya berbagai kebutuhan pokok saat ini.