Fadli Zon: Bantuan Pemerintah Soal Rohingya Kalah dengan LSM
Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai pemberian bantuan RI terkait musibah etnis Rohingya di Myanmar masih belum maksimal. Menurutnya, pemberian bantuan itu masih kalah dengan yang disalurkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Jadi peran Indonesia sangat minimalis dalam persoalan Rohingya. Bahkan bisa dibilang kalah dengan masyarakat sipil," ujarnya Selasa (5/9).
Diplomasi politik luar negeri RI dlm soal Rohingya sangat melempem, tak menunjukkan gesture negara besar di ASEAN sendiri. @Portal_Kemlu_RI
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) September 3, 2017
Selain itu, dia juga mengomentari cuitan Kemlu RI yang mengatakan Bantuan kemanusiaan Pemri tidak pernah putus sejak Oktober 2016. Sinergi Pemri dengan masyarakat untuk terus beri bantuan alat pendidikan, kesehatan, makanan, & obat-obatan.
"Diplomasi politik luar negeri RI dlm soal Rohingya sangat melempem, tak menunjukkan gesture negara besar di ASEAN sendiri," tulis Fadli Zon saat mengomentari cuitan Twitter Kemlu RI.
Diketahui, ratusan orang etnis Rohingya tewas dalam kekerasan yang dilakukan militer Myanmar sejak Jumat pekan lalu. Kekerasan yang juga memicu pengungsian puluhan ribu orang ke Bangladesh itu, menurut pemerintah setempat, dilakukan sebagai respons atas serangan kelompok bersenjata terhadap sejumlah pos polisi dan sebuah pangkalan militer.
Fadli turut mengomentari nobel perdamaian yang dimiliki penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Menurutnya, tindakan yang ditunjukan Suu Kyi tidak menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang menerima nobel perdamaian.
"Bagaimana dia mau ikut dalam perdamaian dunia kalau di wilayahnya sendiri dia secara de facto berkuasa tapi tidak mampu melakukan itu. Jadi sebenarnya tidak pantas dia menyandang sebagai orang yang menerima hadiah nobel di bidang perdamaian," ucap Fadli.
Saat ini Indonesia telah mendesak pemerintah Myanmar untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan. Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, saat bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Naypyidaw. (trs)
Advertisement